ROKAN HULU - Di Paripurna DPRD Rokan Hulu Senin, (20/1/2020) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu setempat ,secara resmi menyampaikan 3 (tiga) rancangan peraturan daerah (Ranperda)

dengan harapan rancangan produk

hukum yang disampaikan pemerintah daerah itu dibahas hingga mendapat persetujuan.

Adapun ketiga Ranperda yang diserahkan yakni, Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan (Ripparda) Kabupaten Rohul tahun

2017-2030, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten  Rokan Hulu

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Ranperda susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Penyerahan Ranperda diawal tahun tersebut, secara resmi disampaikan

Bupati Rohul H Sukiman yang diwakilkan Sekda Rohul H Abdul Haris S.Sos, M.Si kepada Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST didampingi Wakil Ketua DPRD Rohul M Sahril Topan ST, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Rohul di jalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah.

Pada paripurna itu, dihadiri  perwakilan Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah

di lingkungan Pemkab Rohul dan Anggota DPRD Rohul dan Undangan lain yang hadir.

Dalam kesempatan Itu, Sekda Abdul Haris membacakan sambutan pidato Bupati Rohul H Sukiman, menyampaikan diawal tahun 2020, pemerintah daerah menyampaikan ranperda ke DPRD untuk dapat dilakukan pembahasan

dan selanjutnya disetujui menjadi peraturan daerah.

Diakuinya, pentingnya Ranperda tentang Ripparda periode 2017- 2032, bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah, memperluas, meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan

memperdayagunakan daya tarik wisata dan destinasi wisata di daerah.

’Kita harapkan Ripparda sebagai pedoman utama bagi perencanaan,

pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunankepariwisataan,’’ ujarnya

Dijelaskannya, Dokumen Ripparda, sebagai pedoman perencanaan

pengembangan kepariwisataan kabupaten untuk periode 15 tahun yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan

kepariwisataan yang berkelanjutan, terarah, dan bersinergi dengan

rencana induk pengembangan pariwisata provinsi dan rencana induk pengembangan pariwisata nasional.

‘’Dengan adanya dokumen Ripparda ini, nantinya sebagai pedoman untuk pengembangan kepariwisataan di Rohul, dan bargaining untuk mendapatkan

anggaran pembangunan di bidang pariwisata, baik yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN ditahun mendatang,’’ katanya.

        

Kemudian Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, Sekda menjelaskan, Kabupaten Rohul telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi menara telekomunikasi yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Namun, sejak dari tahun 2016 sampai dengan saat ini tidak dilakukan pemungutan terhadap retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikarenakan pada tahun 2015, mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan PT. Kame Komunikasi Indonesia dengan amar putusan menghapus penjelasan pasal 124 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah terkait menara telekomunikasi maksimal 2 (dua) persen dari nilai jual objek pajak.

        

Oleh sebab itu terangnya, agar retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat dipungut kembali guna menambah pendapatan asli daerah, maka

perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum sebagai wujud ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan.

        

Sementara Ranperda tentang perubahan atas peraturan nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, bahwawanya pemerintah daerah telah melaksanakan amanat peraturan pemerintah nomor

18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yakni, dengan ditetapkan

peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Selama 3 tahun berjalan, Pemkab Rohul melaksanakan evaluasi

kelembagaan sehingga didapat beberapa kendala dan catatan terhadap 4 (empat) perangkat daerah seperti Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe c, Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Tipe C, Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe B dan kecamatan dengan tipe B.

Mengingat beban tugas pada 4 perangkat daerah tersebut semakin

meningkat, kompleksitas persoalan dan urusan perangkat daerah semakin banyak, maka agar proses pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal sehingga penguatan kelembagaan dengan peningkatan tipelogi perangkat daerah tersebut.

"Sehingga perlu melakukan perubahan terhadap peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah," pungkasnya. (Fah).