BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis diminta untuk bertindak adil terkait rencana "merumahkan" para tenaga honor di lingkungan Sekretariat Daerah. Mereka yang "dirumahkan" tersebut hendaknya yang benar-benar kinerjanya rendah, walau honorer bersangkutan masih memiliki hubungan keluarga dengan pejabat terkait.

"Jangan sampai terjadi karena honorer ini adiknya kabag, atau ponakannya kabag atau pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah lainnya lantas dikecualikan. Ini sama saja tidak bertindak adil," ujar pengamat sosial Bengkalis, Nanang Syawaluddin kepada wartawan, Selasa (26/01/2016).

Dikatakan, sudah lumrah terjadi, umumnya honorer yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pejabat akan bisa bertahan dibandingkan dengan honorer dari masyarakat biasa. "Kalau kinerjanya bagus ya tidak ada masalah, berarati layak untuk dipekerjakan. Namun, kalau kerjanya hanya datang ngisi absen habis tu merayau kemana-mana, itu yang tak betul dan layak untuk dirumahkan," tutur Nanang.

Satu hal lagi, sambung pria jebolan UNRI ini, begitu kebijakan mengurangi tenaga honor diberlakukan, Pemkab hendaknya tidak melakukan kebijakan merekrut tenaga honor baru.  Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemkab tetap saja merekrut tenaga honor baru padahal sudah jelas-jelas Pusat melarang.

"Siapapun itu, mau anak pejabat, cucu pejabat tidak bisa lagi masuk honor mulai 2016 ini karena bertentangan dengan kebijakan "merumahkan" honorer.  Tidak hanya di lingkungan Sekretariat Daerah di Bengkalis, termasuk juga Mess Pemda di Pekanbaru, karena mess tersebut masih dibawah tanggung jawab Bagian Umum," ujar Nanang seraya mendapat informasi kalau di Mess tersebut belum lama ini ada tambahan honorer dari keluarga Pejabat. (afd)

Peristiwa