Fahrin Waruwu

Risto Harahap dan Hengki Irawan

ROKAN HULU - Forum Masyarakat Peduli Desa Lubuk Soting kabupaten Rokan Hulu (Rohul), sudah melaporkan dugaan pungutan dan tidak tepat sasaran yang menerima sertifikat Prona di Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rohul  dan meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasir Pangaraian supaya segera menindak lanjuti laporan mereka tersebut karena sertifikat prona itu hak msyarakat miskin bukan orang kaya.

Informasi ini disampaikan, Aktifis dari Badan Investigasi Nasional (BIN) Rohul Risto Harahap dan Koordinator FMPDLS Rohu, Henggki Irawan, kini persolan di Desa Lubuk Soting baik yang menyangkut dengan sertifikat Prona, termasuk pengadaan jaringan listrik, penggunaan dana Anggaran Dana Des (ADD) dan Dana Desa (DD) APBN tahun 2015 lalu.

"Untuk itu kami meminta kepada Kejari Pasir Pangaraian, Syafiruddin, SH, MH, bekerjanya dengan baik, karena laporan masyarakat sudah lebih satu tahun di kantor bapak, termasuk terkait Prona, kami menilai kinerjanya sangat lamban atau mungkin Kejari Pasir Pangaraian, sudah main mata terkait kasus tersebut," ungkap Risto Harahap yang diiakan Risto Harahap Jumat (5/2).

Terangnya, selama ini kepercayaan masyarakat kepada Jaksa di Pasir Pangaraian sudah agak berkurang, kali ini coba buktikan bisa menjerat Kades Lubuk Soting, Maraposo Siregar mengenakan  biaya pengurusan sertifikat tanah yang harus dibayar warga hingga Rp4,5 juta.

Biaya pengurusan sertifikat tanah seharusnya gratis melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohul, sesuai program Pemerintah Pusat. Namun fakta di lapangan, tidak sedikit warga Rohul masih mengeluhkan biaya yang dikeluarkan

"Sebanyak 42 Warga  di Lubuk Soting mengurus sertifikat tanah melalui Prona melalui Pemerintahan Desa. Namun, mengakui biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program Prona di desanya mahal. Warga harus membayar biaya antara Rp 3 juta hingga Rp 4,5 juta, "ungkapnya.

Di tempat yang sama, Tokoh Masyarakat, Desa Lubuk Soting, Hengki Irawan, persoalan Prona sudah dilaporkan ke Kantor BPN Rohul dengan surat Nomor:01/FMPD-LB/1/2016 terkait pungutan penerbitan sertfikat Prona Desa Lubuk Soting diterima Pembantu Subbag TU BPN Rohul Afri Suwandi.

"Kita juga sudah melaporkan ini melalui Forum Masyarakat Peduli Desa Lubuk Soting (FMPDLS), ke Kajari Pasir Pangaraian, pada Tanggal 20 Januari 2016 lalu, langsung diterima salah satu stafnya Maisyarah," tegasnya Hengki Kurniawan Koordinator FMPDLS

Risto Harahap menambahkan, setiap dirinya datang ke kantor desa itu untuk menanyakan permasalahan prona ini dan yang lainnya sebagai kontrol sosial namun sayangnya kantor desa selalu tidak berpenghuni dan Kadesnya susah untuk di konfirmasi

"Setiap saya datang ke kantor desa itu, Kadesnya susah dijumpai dan kadang penghuninya/aparat Desa sering tidak ada di kantornya sedangkan masyarakat banyak kepentingan untuk berurusan," bebernya.

Lanjut Hengki Irawan meminta Bupati Rohul dan Camat Tambusai supaya menegur dan memanggil Kades Lubuk Soting tersebut. "Kami sangat kecewa dengan pelayan di desa kami, sepertinya mereka tak peduli dengan kebutuhan masyarakatnya," pungkasnya. (fah)