JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan unsur pidana korupsi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak sependapat.

Anggota BPK Bahrullah Akbar mengatakan, lembaganya tetap bersikukuh bahwa ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar dalam kasus RS Sumber Waras dan hasil auditnya adalah benar.

Menurutnya, BPK telah menemukan perbedaan harga nilai jual objek pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni di Jalan Tomang Raya dengan lahan rumah sakit itu di Jalan Kyai Tapa.

"Jadi BPK sudah clear dan kita menyatakan jelas ada kerugian negara (di pembelian lahan RS Sumber Waras)," ujar Bahrullah kepada Okezone, Rabu (15/6/2016).

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI mengatakan, lembaganya tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Ahok. Karenanya, dari hasil tersebut, KPK tidak akan meningkatkan status proses hukum tersebut ke tahap penyidikan.

Agus menjelaskan, pihaknya sudah mengundang ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut. Di antaranya ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Hasilnya, tidak ada indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan Sumber Waras. (okezone.com)