JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mempersilahkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang baru disahkan di rapat paripurna, Kamis kemarin untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bagi anggota DPR dan masyarakat yang tidak setuju atau merasa dirugikan, kami persilahkan untuk melakukan judicial review ke MK," ujar politikus PKS, Almuzammil Yusuf kepada awak media, Jumat (3/6/2016).

Wakil ketua Komisi II itu memastikan, bahwa PKS tidak menyetujui pandangan pemerintah yang mengharuskan anggota DPR, DPD, dan DPRD mundur jika ingin mencalonkan diri di Pilkada. Hal itu, kata dia, merujuk pada putusan MK nomor 33/PUU-XII/2015, untuk dijadikan dasar yuridis bagi anggota dewan, hanya berlaku bagi PNS, TNI, dan Polri guna menjaga independen sebagai aparatur negara.

"Seharusnya anggota dewan yang mencalonkan diri jadi kepala daerah cukup mengambil cuti dan mundur dari alat kelengkapan dewan," imbuhnya.

Meski demikian, Muzammil menilai jika revisi UU Pilkada sangatlah penting untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, ia berharap pesta demokrasi masyarakat di daerah bisa berlangsung jujur dan adil. Sebab itu, ia menganggap bahwa calon petahana yang seharusnya dikhawatirkan mengganggu penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil.

"Calon incumbent jauh lebih-lebih berpotensi melakukan penyelewengan dibanding anggota DPR, DPD, dan DPRD," tandasnya. (okezone.com)