Fahrin Waruwu

Foto sidang dugaaan pelanggaran adimistrasi di Kantor Bawaslu Rokan Hulu.

ROKANHULU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawsslu) Kabupaten Rokan Hulu,,Riau melalui vidio yang diunggah di tautan facebook Gummer Siregar seorang komisioner telah menyelesaikan dan menuntaskan pengaduan dugaaan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan calon presiden-wakil presiden dan legislatif yang sudah terlaksana secara serentak di seluruh Indonesia di tanggal 17 april 2019 belum lama ini.

Dari unggahan vidio Itu, menuliskan, "Alhamdulillah Laporan No Registrasi 07 dan 08  dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 telah di putuskan pada sidang pelanggaran administrasi acara cepat di sekretariat Bawaslu Rokan Hulu," tulis Bidang Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga.Bawaslu Rokan Hulu Gummer Siregar S.Ag  Sabtu, (18/5/2019)

Gummer mengatakan Sidang dipimpin Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan didampingi Ketua Bawaslu Rokan Hulu
Fajrul Islami Damsir SH, MH dihadiri oleh penyelenggara KPU Rokan Hulu ada Ketua Elfendri ST. M Eng bersama kemisioner serta saksi dari Partai Politik yang melakukan Pengaduan dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

"Dalam putusan sidang Bawaslu Rohul, KPU Rokan Hulu tidak terbukti diduga malakukan pelanggaran administratif, " sesuai putusan dibaca Ketua Bawaslu Rohul dengan ditandai ketok palu.

Sebelumnya adanya aksi Unjuk Rasa mewarnai Sidang pelanggaran Administratif Acara Cepat, yang digelar Bawaslu Riau, di Kantor Bawaslu Rohul, Kamis (16/5/2019) siang. Puluhan Pengunjuk Rasa yang berasal dari mahasiswa ini, menuntut digelarnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh TPS di Kecamatan Tambusai Dan Tambusai Utara.

"Atas nama keadilan, Kami meminta Bawaslu Riau agar mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan  Pemungutan suara ulang (PSU) di Seluruh TPS di Daerah Pemilihan 2 Tambusai dan Tambusai Utara, Khususnya untuk pemilihan DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, karena diduga banyak Kecurangan dan Penggelembungan Suara disana" kata Rahman Salah seorangpun pengunjuk rasa.

Menurut Rahman, ada beberapa Fakta-Fakta indikasi kuat terjadinya Kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019, khususnya di kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara.

Adapun Fakta-Fakta Kecuragan Tersebut, Seperti Tertukarnya surat Suara di dapil 2, Mobilisasi masa untuk memilih diluar TPS (Daerah).

Kemudian, Banyaknya Versi C1, Baik angka yang tertera di C1 tersebut dan juga Tanda tangan  yang dibubuhi di C1 tersebut.

Kumudian, Terjadinya perbedaan Rekapitalusi antara PPS/Panwas dan PPK. Pembukaan kotak suara Tidak sesuai prosedur. Ke empat, menghitung surat suara diluar TPS (dirumah warga) dan Rekapitulasi diluar TPS.

Atas terjadinya kecurangan tersebut, Mahasiswa menyampaikan Tuntutan, pertama Pidanakan penyelenggara pemilu baik PPS, PPK Tambusai dan Tambusai Utara, yang terindikasi melakukan Kecurangan.

" Kami menduga di kecamatan  Tambusai dan Tambusai Utara, telah terjadi Kecurangan, secara terstruktur, tersistematis dan masiv, Jika nantinya terbukti KPU ikut bermain , kami minta Komisioner KPU turut di proses Secara Hukum" Cakap Rahman.

"Kita meminta, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS, di kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara" tegas Rahman.

Pengunjuk Rasa mengancam, Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan melakukan aksi Kepung Kantor KPU Rohul.  (Fah)