Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, meminta pemerintah pusat dan daerah membuka data terbaru penerima bantuan sosial. Hal tersebut menanggapi sengkarut penerima bansos yang tidak merata.

"Kami minta sama Mensos sama Gubernur, Bupati, Wali Kota termasuk Presiden untuk terus buka data (penerima) yang terbaru," ujar Yandri kepada wartawan, Kamis (23/4).

Yandri mengatakan, banyak warga yang belum menerima Bansos diduga karena belum masuk data kesejahteraan sosial terpadu. Dia menyarankan pemerintah memperbaiki data tersebut. Sebab persoalan itu akan menjadi masalah jika diabaikan pemerintah maupun aparat setempat.

"Mungkin mereka belum didata, karena selama ini mereka enggak masuk dalam data kesejahteraan sosial terpadu, enggak masuk di data kemiskinan, sekarang mereka jadi miskin, nah itu pemerintah gak boleh menutup mata seperti itu, jadi kalau enggak didata enggak dikasih sembako sementara mereka mau mati karena kelaparan, itu gak boleh," kata politikus PAN itu.

Sementara itu, DPR siap memfasilitasi pihak yang berhak menerima Bansos yang belum mendapatkan bantuan.

"Jadi kalau ada masyarakat hari ini yang berhak terima justru tidak menerima, saya kira media dan kami sebagai anggota DPR siap fasilitasi itu karena bagamainapun itu tanggung jawab itu, sekali lagi kami minta pemerintah tidak kaku dengan data yang ada," janji Yandri.