Ist

TELUK KUANTAN-Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mengapresiasi Pemkab Kuansing yang telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dari BPK Perwakilan Provinsi Riau. Namun demikian, Fraksi memberikan sejumlah catatan agar penyerapan anggaran bisa dimaksimalkan dan pembangunan yang dianggap mubajir tidak dilaksanakan lagi di tahun anggaran 2024.

Hal tersebut terungkap dari pandangan umum dari Fraksi DRPD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kuansing, Senin (24/06/2024). Fraksi PPP misalnya, menyoroti dan memberikan catatan berbagai hal diantaranya, pendapatan daerah tahun 2023 mencapai 1,544 T dari target 1,537 T atau pencapaian 100,43 %. “Namun demikian ke depan perlu rasionalisasi  peningkatan target PAD dengan menggali dan memaksimalkan segala potensi yang ada di Kuansing,” ungkap Asih Rilyanti, SP, Juru Bicara Fraksi PPP ketika menyampaikan pandangan umumnya.

Sedangkan pada sisi  belanja daerah, Praksi PPP mencatat perlu adanya evaluasi kinerja OPD secara menyeluruh guna memaksimalkan serapan anggaran dalam program pembangunan sesuai visi misi Kabupaten Kuansing. Untuk anggaran belanja, dari target 1,65 T pencapaian hanya 1,546 T atau 92,82%. Selain hal tersebut, Fraksi PPP juga menyoroti OPD lainnya agar penyerapan anggaran dimaksimalkan dan proyek pembangunan yang manfaatnya tidak signifikan tidak dilanjutkan.

Sementara, Fraksi PAN juga memberikan catatan diantaranya masalah pendidikan yakni bagaimana Pemkab Kuansing  meningkatkan standar pendidikan baik itu infrastruktur pembangunan sekolah serta tenaga pendidik (guru). Pemerintah diharapkan melakukan pemetaan tenaga pendidik agar tidak terjadi penumpukan dan kekosongan tenaga pendidik di sekolah yang ada di Kuansing.

Lebih lanjut, Fraksi-Fraksi DPRD Kuansing menyampaikan agar Perangkat Daerah dapat bekerja optimal dalam peningkatan SDM, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efisiensi dan Efektivitas penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah kedepannya. Secara umum, DPRD tentunya akan terus melaksanakan tugas pengawasan sesuai mekanisme yang berlaku.

Rapat Paripurna DPRD tersebut dihadiri oleh 19 dari 35 anggota DPRD, yang dipimpin langsung oleh WAKA I DPRD, Drs. H. Darmizar, dan dihadiri sejumlah Kepala OPD, Camat serta sejumlah Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemkab Kuansing. Sedangkan  Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Dr. H. Suhardiman Amby MM diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) dr. H. Fahdiansyah, SpOG. menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing.(gus)