PEKANBARU-Terkait wacana kenaikan tarif listrik yang dilakukan oleh pihak PLN mulai 1 Desember 2015 kemarin, masih mendapat kritikan dari kalangan legislatif, terutama dari Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru yang merupakan mitra kerja PLN untuk wilayah Kota Pekanbaru. Komisi IV meminta pihak PLN menunda kenaikan tarif listrik hingga 11 persen tersebut.

"Sebaiknya PLN menunda kenaikan tarif listrik. Kenaikan tarif sebaiknya mengikuti perkembangan penguatan ekonomi masyarakat, sementara ekonomi masyarakat saat ini belum stabil. Sehingga tidak terlalu dirasakan betul oleh masyarakat dampak dari kenaikan tarif listrik," ungkap Roni Amriel Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (2/12/2015).

Lanjut Roni lagi, idealnya jika terjadi juga kenaikan tarif listrik, sebaiknya diiringi dengan pelayanan maksimal dan kepastian tidak ada lagi pemadaman listrik karena devisit. Jangan sampai setelah dilakukan kenaikan, PLN tetap saja melakukan pemadaman bergilir, yang tentunya merugikan masyarakat.

"Perlu back up juga dari pemerintah, baik propinsi maupun kabupaten/kota untuk membuat energi-energi baru dari SDA yang ada di Riau ini. Sehingga ada kepastian ketersedian energi listrik untuk 25 sampai 50 tahun ke depan," tutup Roni.

Seperti diketahui mulai 1 Desember 2015, PT PLN resmi memberlakukan mekanisme tarif adjusment untuk pelanggan golongan tarif rumah tangga (R1) daya 1.300 Volt Ampere (VA) dan 2.200 VA. Kenaikan untuk dua golongan itu cukup signifikan yakni mencapai 11 persen.(hrc)