DPRD Provinsi Riau Gelar Rapat Paripurna dan Pembentukan Tim Pansus LKPJ

Laporan : Afriyanto

Kamis, 07 Mar 2019 12:42

(Foto : Afriyanto)

DPRD Provinsi Riau Gelar Rapat Paripurna dan Pembentukan Tim Pansus LKPJ

PEKANBARU- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar rapat paripurna, yang beragendakan pendengaran jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertangung jawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Riau, Septina Primawati, Senin (4/3) tersebut, sekaligus membentuk panitia khusus (Pansus), dengan menunjuk 19 orang dari seluruh fraksi. Dihadiri Wakil Ketua DPRD Provins Riau, Noviwaldy Jusman dan Sunaryo, Sekretaris Daerah Riau, Ahmad Hijazi serta 30 orang anggota DPRD.

Ahmad Hijazi menyampaikan, jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPj 2018 serta LKPj AMJ kepala daerah 2014-2019. Ia menyebut pemerintah Provinsi Riau sangat berterimakasih. Hal itu merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan.

Ahmad Hijazi langsung mulai menjawab pandangan dari fraksi Golkar. Dimana, beberapa waktu lalu fraksi Golkar sempat memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin.

"Di tengah penambahan penduduk Provinsi Riau, Alhamdulilah kita dapat secara konsisten menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap. Hal ini tentunya merupakan tekad kita bersama untuk melanjutkan kebijakan tersebut di masa yang akan datang, "jawabnya mengawali.

Sedangkan dalam upaya meningkatkan sektor pendapatan, pemerintah merasa sependapat dengan diperlukannya langkah-langkah inovatif seperti pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim. Ini berguna mendukung program pariwisata dan budaya yang merupakan salah satu andalan sektor yang tertuang dalam RPJPD Riau.

Di samping itu, sebutnya, saat ini sudah dilakukan perluasan jangkauan pelayanan perpajakan daerah seperti Samsat Keliling, e-Pajak, dan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).

Lanjutnya, Sekda Riau juga membacakan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi PDIP. Terutama yang berkaitan dengan belanja daerah. Dikatakannya, dalam mengalokasikan anggaran khususnya belanja daerah, Pemprov Riau melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Proporsi penganggaran masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan verifikasi proposal usulan prioritas daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian, beliau juga menyampaikan, bahwa tidak terjadi pergeseran penduduk miskin dari perkotaan ke pedesaan. Namun, di kedua wilayah itu terjadi penurunan angka kemiskinan. Ini menjawab tanggapan fraksi yang dipimpin Makmun Solihin itu terkait adanya pergeseran penduduk miskin di Riau.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi atas perhatian Fraksi PDIP terkait akses dan ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Menyikapi hal ini, Pemprov Riau memandang bahwa peningkatan jumlah sekolah perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya partisipasi sekolah," paparnya.

Soal pemantapan aparatur yang menjadi visi RPJMD 2014-2019 yang sempat menjadi sorotan fraksi PDIP, Ahmad Hijazi mengatakan, pemerintah tetap berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional.

Setelah menjawab fraksi PDIP, Ia kemudian menanggapi pandangan dari Demokrat dan juga PAN. Dimana fraksi PAN sendiri sempat menyatakan bahwa kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah di angka 2,34 persen.

"Bahwa pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO. Namun di sisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik di luar Pulau Jawa," sebutnya.

Dia kemudian menjawab sejumlah tanggapan lain, seperti masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal. Terkait hal ini, Pemprov akan berupaya menggali sumber-sumber pendapatan lain melalui regulasi, teknologi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan berbagai upaya ini kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya," sebut Ahmad Hijazi seraya menjawab terkait penyelenggaraan daerah yang turut disorot Fraksi PAN.

Selanjutnya, Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi Gerindra Sejahtera berkenaan dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dan pendapat lain-lain yang sah.

Dikatakannya, Pemprov terus berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada.

"Bahwa kebijakan yang diambil adalah melakukan efektifitas penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), "jawabnya.

Terakhir, Ahmad Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi PKB, Fraksi PPP dan terakhir Fraksi NasDem-Hanura secara berurutan.

Usai penyampaian jawaban Pemprov Riau, selanjutnya dibentuk Pansus LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Adapun pansus tersebut terdiri dari perwakilan anggota fraksi yang ada di DPRD Riau.

Dari Fraksi Golkar, ditunjuk Supriyati, Karmila Sari, dan Erizal Muluk. Fraksi PDIP dipercayakan kepada Makmun Solihin dan Almainis. Kemudian, dari Fraksi Demokrat ada nama Nasril dan Eddy A Mohd Yatim.

Selanjutnya, Fraksi PAN mengutus Yurjani Moga, dan Bagus Santoso. Dari Fraksi Gerindra-Sejahtera ada Marwan Yohanis dan Mansyur HS. Sedangkan Fraksi PKB dipercayakan kepada Abdul Wahid. Fraksi PPP mengamanatkan kepada T Nazlah Khairati sebagai anggota pansus. Terakhir ada nama Ilyas HulU selaku wakil dari Fraksi NasDem Hanura.

Setelah ditunjuk, pansus kemudian melakukan rapat internal untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Pansus LKPj. Dari kesepakatan 14 anggota pansus, maka diputuskan bahwa Karmila dan Mansyur HS sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

Usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, mengapresiasi jawaban yang disampaikan Pemprov Riau dalam rapat paripurna tersebut. Menurut dia, jawaban tersebut sangat rinci, lengkap dan disertai data.

"Beliau menyampaikan dengan data, dan menjawab semua pertanyaan yang kami tanyakan kemarin. Semua disampaikan dengan lengkap," ujar Noviwaldy. (adv)

Berita Terkait

Kamis, 05 Des 2019 01:04

Modal Tarigan Diduga Sebar "Hoax" Soal Perceraian EP Dengan Suaminya

MEDAN | Lagi Lagi , Modal (MT) menjadi Sorotan Sejumlah Media , Kemarean soal tudingan dugaan perselingkuhan nya dengan seorang wanita inisial EP . Namun kali ini , MT kembali di Flow Up ke

Rabu, 04 Des 2019 20:28

Ustaz Abdul Somad Gugat Cerai Istrinya

PEKANBARU-Ustaz Abdul Somad Batubara (UAS) menggugat cerai istrinya. Istri UAS, Mellya Juniarti, membenarkan gugatan cerai dari suaminya. Dilansir dari detik.com, Informasi ini dibenarkan istri UAS, M

Rabu, 04 Des 2019 18:58

ITA Riau Akan Buka Wisata Alam Di Kampar

PEKANBARU - Ikatan Trail Adventure (ITA) Riau, akan membuka Wisata Alam Riau Dua (WAR2) dengan seluruh Koordinator Wilayah (Korwil) se-Provinsi Riau. Acara akan digelar, Minggu (8/12) mendatang t

Rabu, 04 Des 2019 18:52

Polsek Rokan IV Koto Lakukan Pencari Balita Yang Hanyut

ROKAN HULU - Polisi Sektor (Polsek) Rokan IV Koto Resort Rokan Hulu turun langsung membantu mencari seorang anak laki-laki yang Hanyut saat mandi sambil mencari ikan dengan menggunakan Tangkuo (Alat p

Rabu, 04 Des 2019 17:40

Wartawan Pelalawan Berduka, Supendi Wafat

PELALAWAN-Kepergian Wartawan Haluan Riau, Supendi memberikan duka yang mendalam bagi insan Pers kususnya di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.Supendi berpulang di usianya yang ke 39

komentar Pembaca