JAKARTA - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan partainya akan mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hingga 22 Mei 2019. Sebab, kata Hinca, pada tanggal itu berakhir sudah pertandingan Pilpres 2019.

"Demokrat tetap 02, sampai nanti tanggal 22 Mei, mengapa sampai tanggal 22 Mei. Karena koalisi partai politik itu capres ini memang dimaksudkan untuk capres, nah peluit terakhir ditiupkan oleh wasit dalam hal ini KPU, itu nanti tanggal 22, nah kalau sudah ditiup peluit pertandingan berakhir ya berakhir. Gitu," kata Hinca di Kantor KPU RI, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Hinca mengatakan partainya selalu menjunjung tinggi komitmennya bersama Prabowo-Sandiaga. Demokrat, kata dia, tidak akan meninggalkan pertandingan sebelum peluit tanda berakhir berbunyi.

"Nanti kalau kau tinggalkan pertandingan sebelum peluit ditiupkan itu WO. Tidak fair. Karena itu demokrat. Nah, saya ini orang yang selalu ngurusin bola. Saya selalu bawa prinsip-prinsip bola di politik. Saya bilang fair. Jadi gini, medali emas itu adalah cita2 yang harus anda perjuangkan, menyentuh garis finish adalah kewajiban, bagi demokrat menyentuh garis finis koalisi harus kami tuntaskan dengan konsisten sampai 22 Mei itu," tuturnya.

Namun, kata Hinca, usai tanggal 22 keputusan menjadi kedaulatan Partai Demokrat. Apakah akan tetap tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur atau memilih hengkang. Sebab, menurut dia, koalisi itu bukan sampai mati.

"Ya masing-masing kedaulatan partai toh. Kan kalau pertandingan sudab selesai masak kau suruh bertanding terus. 22 Mei ditiupkan pertandingan berakhir. Jika berakhir yasudah bubar toh," kata Hinca.

"Iya. Kan bukan koalisi sampai mati toh. Koalisi untuk parpol untuk capres. Nah, capres itu habis batas waktunya 22 Mei. Yaudah jangan kau paksa terus main bola capek juga. Sudah berakhir selesai," imbuh dia.
Sementara terkait persoalan gerakan kedaulatan rakyat (sebelumnya people power) yang rencananya akan digelar 22 Mei mendatang, Hinca memastikan partainya tak akan ikut berperan. Hinca menegaskan pihaknya tetap memilih jalur sesuai konstitusional dalam menghadapi dugaan kecurangan di Pemilu 2019.

Politik