JAKARTA - Partai Gerindra akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Daerah yang akan disengketakan yaitu Jakarta, NTT, dan Madura.

"Untuk pileg, Partai Gerindra akan mengajukan sengketa, sengketa ke MK, sudah ada tiga dapil (daerah pemilihan) yang akan kami ajukan, pertama Dapil Jakarta 3, kedua Dapil NTT, ada NTT 1, NTT 2, dan juga Dapil Jatim Madura, itu yang akan kami ajukan," ucap anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, kepada wartawan d D'Consulte, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).
Sementara itu, dapil-dapil lain masih dikaji. Langkah itu sebagai komitmen Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap di jalur konstitusi.

"Dapil-dapil yang lain masih akan kami kaji. Jadi ini menunjukkan komitmen BPN Prabowo-Sandi, selalu mengedepankan langkah-langkah konstitusional sesuai peraturan dan undang-undang," ucap Andre.
Gerindra merasa dirugikan di dapil yang telah disebutkan tadi. Ada beberapa suara yang diduga hilang saat rekapitulasi.

"Misalnya di Jakarta, kami melihat Dapil Jakarta ada penggelembungan suara yang merugikan caleg kami, Partai Gerindra. Lalu di Madura juga seperti itu, ada perampokan suara caleg kami kehilangan 58 ribu suara, di DKI itu 2 ribu ya, kalau nggak salah. Di Madura itu ada 58 ribu suara," kata Andre.

"Lalu termasuk di NTT kami kehilangan sekitar 2 ribu suara. Sehingga caleg kami gagal di DKI, Madura, maupun di NTT," ucap Andre.


Sumber: detik.com
Politik