JAKARTA - Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan soal keinginan partai berlambang pohon beringin itu untuk menempati kursi Ketua MPR 2019-2024. Ia mengatakan Partai Golkar telah menyampaikan keinginan itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sudah menyampaikan keinginan Partai Golkar kepada Presiden Jokowi tentang kursi Ketua MPR yang akan ditempati kader Partai Golkar sejak dua bulan yang lalu," kata Ace kepada wartawan, Kamis (1/8/2019).
Selain itu, Ace mengatakan, mereka telah membicarakan perihal kursi MPR-1 itu dengan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Menurut dia, partai-partai KIK menanggapi positif keinginan Golkar. Karena itu, lanjut Ace, Golkar berharap keinginan mereka dapat terwujud.

"Kami telah bicarakan hal tersebut kepada para ketua umum partai politik yang tergabung dalam KIK dalam beberapa kesempatan yang lalu, termasuk yang terakhir dalam pertemuan di Gondangdia, Jakarta," ujarnya.
"Tentu kami sangat berkeinginan bahwa untuk Ketua MPR untuk Partai Golkar ini dapat diwujudkan. Kami meyakini KIK solid untuk kepentingan hal itu. Sejauh ini kami rasakan responsnya sangat positif dari parpol KIK ini. Termasuk kami sudah bicara dengan PKB," imbuh Ace.

Ia pun membeberkan alasan mengapa Golkar menginginkan kursi Ketua MPR. Menurut Ace, lewat kewenangan di pucuk pimpinan MPR, Golkar ingin memastikan tegaknya Pancasila dan UUD 1945.

"Ketua MPR itu merupakan jabatan strategis kenegaraan yang memiliki posisi penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Sebagaimana termaktub dalam konstitusi, MPR merupakan simbol penting sebagai lembaga negara," jelas Ace.
"MPR memiliki peran penting dalam mengawal tegaknya pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan kita. Partai Golkar ingin memastikan bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dapat tegak melalui institusi MPR ini," tegasnya.

Sementara itu, Wasekjen Golkar Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono sebelumnya telah menyatakan koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin sudah sepakat menyerahkan kursi Ketua MPR kepada Golkar. Ia menyebut semua partai koalisi pengusung Jokowi telah membuat semacam perjanjian informal atau gentlemen's agreement terkait kursi Ketua MPR.

Politik