merdeka.com

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) enggan berbicara banyak soal rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Sebab, menurutnya, itu adalah domain presiden.

"Soal Perppu tadi saya kira kan jadi domain presiden jadi kalau presiden udah putuskan akan memgeluarkan perppu maka DPR yang akan datang yang akan membahasnya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

Politikus Partai Golkar ini menyerahkan sepenuhnya sikap terkait perppu pada presiden. Dia mengaku akan mendukung apapun yang diputuskan presiden.

"Jadi yah gini apapun yang akan dilakukan oleh presiden prinsipnya DPR mendukung sepenuhnya yah. Karena semua kan berpulang di pemerintah. Kalau masih di DPR saya bisa menanggapinya," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku akan mempertimbangkan tuntutan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, yang mendesak untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menyikapi hasil revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan DPR. Jokowi mengatakan itu setelah menerima masukan dari berbagai pihak.

"Berkaitan UU KPK yang sudah disahkan DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita. Utamanya berupa penerbitan Perppu. Ini akan kita hitung, kalkulasi, kita pertimbangkan," ujar Presiden Jokowi berdiskusi dengan tokoh agama di Istana Negara, Kamis (26/9).

Jokowi berjanji akan segera memutuskan dan menyampaikan kepada rakyat. "Dan nanti setelah kita putuskan akan kami sampaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terutama dari sisi pentingnya," katanya.