JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) menyesalkan adanya penangkapan panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Terlebih lembaga peradilan mestinya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari keadilan.

"Daftar kasus beberapa OTT adalah delegitimasi yang semakin meruntuhkan wibawa dan martabat profesi hakim dan lembaga peradilan. Gugatan kepada sistem peradilan, akibat hukum diperdagangkan, kasus dapat dibayar demi memenangkan suatu perkara semakin kencang atau nyaring. Padahal, lembaga peradilan adalah tempat para pencari keadilan menggantungkan asa guna merengkuh keadilan," ujar juru bicara KY, Farid Wajdi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (1/7/2016).

Farid pun memaklumi jika para pencari keadilan sudah tidak percaya, dan masyarakat bakal perlu berpikir ulang, apakah lembaga peradilan betul berfungsi sebagai rumah keadilan. Terlebih lagi sejumlah hakim dan aparat pengadilan telah melakukan praktek perdagangan hukum.

"KY berharap kasus OTT aparat PN Jakarta Pusat menjadi kasus terakhir aparat pengadilan (hakim-nonhakim) yang terjerat dugaan suap dan ditangkap KPK," imbuhnya.

Kasus OTT atau perbuatan merendahkan martabat peradilan lainnya, lanjut Farid, terus menggerus kepercayaan publik. Alhasil, sangat mungkin lembaga peradilan ketika menangani kasus korupsi di persidangan justru dianggap sebuah sandiawara belaka.

"Membersihkan korupsi harus berada di peradilan yang benar-benar bersih. Hanya sapu bersih yang dapat membersihkan. Sapu kotor justru membuat kondisi makin terpuruk," sambung Farid.

Sebab itu, KY berharap pimpinan MA dapat memimpin upaya bersih-bersih dan pembenahan internal. Farid meminta agar MA mampu meyakinkan dirinya dan publik bahwa perbuatan merendahkan profesi dan lembaga peradilan adalah perbuatan tercela dan juga biang pengkhianatan yang mesti dicari jalan ke luarnya.

"Pimpinan MA tidak cukup hanya sekadar menyatakan prihatin atas rentetan OTT itu. Memang praktek perdagangan hukum adalah sebuah pilihan bagi oknum hakim dan pejabat pengadilan. Tetapi kemampuan pimpinan MA untuk membentengi para hakim dan pejabat pengadilan tidak melakukan perbuatan tercela adl keniscayaan," tandasnya. (okezone.com)