JAKARTA � Undang-Undang Pelihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang baru disahkan dikritik oleh bakal calon independen, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di mana dalam pasal 48 mengatur bahwa kartu tanda penduduk (KTP) yang dikumpulkan harus diverifikasi secara faktual.

KTP dukungan secara rinci harus mencocokkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada E-KTP atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

"Oleh karena itu, untuk verifiksi bukan hanya sekadar mengumpulkan KTP. Siapa yang mau kasih KTP silakan dikumpul, sekian jumlahnya, inilah dukungan. Tapi harus juga KTP itu dengan jumlah bentuk dukungan itu diverifikasi faktual," kata Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman di Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Verifikasi itu, menurut Rambe, sangat penting karena pemerintah sendiri terdapat tiga juta lebih nomor induk kependudukan (NIK) ganda atau bodong.

Aturan baru pun menegaskan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) tambahan harus melalui rekomendasi Dinas Dukcapil setempat.

Rambe menyimpulkan, dukungan untuk calon independen tak asal mengumpulkan KTP. "Kalau cuma ngumpulin KTP datang saja ke bank, banyak KTP di sana," sindirnya. (okezone.com)