Perpecahan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seperti tak ada habisnya. Setelah sempat memadam, api perpecahan kembali membesar setelah Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengeluarkan SK perpanjangan hasil Muktamar Bandung.

Pasca putusan Menkum HAM tersebut, kepemimpinan PPP kembali kepada Suryadharma Ali yang terpilih menjadi Ketua Umum PPP pada Muktamar Bandung 2011 lalu. Putusan Menkum HAM itu berlaku untuk enam bulan ke depan. PPP harus sudah membuat Muktamar islah antara kedua kubu.

Elite PPP yang notabene kubu Romahurmuziy pun langsung tancap gas. Mereka langsung menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV yang berada di hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/2) hingga Kamis (25/2). Mukernas digelar setelah Waketum PPP Emron Pangkapi dan Ketua PPP Irgan Chairul Mahfiz menemui Suryadharma Ali di tahanan KPK, Kamis (18/2).

Saat itu, kedatangan keduanya untuk konsultasi dengan Suryadharma Ali soal kelanjutan islah PPP pasca SK Menkum HAM. Hal inilah yang belakangan dijadikan pegangan PPP kubu Romi menggelar Mukernas dan bantahan bahwa Suryadharma menolak Mukernas diselenggarakan.

Mukernas sendiri menghasilkan sejumlah keputusan. Beberapa di antaranya yakni; menyelenggarakan Muktamar paling lambat April 2016 yang bertujuan untuk mengadakan islah terhadap kubu-kubu yang selama ini berkonflik dan Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi ditunjuk sebagai Plt ketua umum menggantikan Suryadharma Ali yang berhalangan karena terjerat kasus korupsi di KPK.(merdeka.com Politik