Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Sikap ini mengingat pentingnya payung hukum bagi belanja negara untuk program penanganan Covid-19.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp405 triliun untuk penanganan Covid-19. Dari jumlah tersebut, Rp75 triliun dialokasikan untuk tambahan anggaran belanja kesehatan, anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun dan dukungan industri serta pemulihan ekonomi senilai Rp220 triliun.

Berdasarkan komunikasi dengan berbagai pihak, lanjut Zulhas, pemerintah belum berani mengeksekusi kebijakan tersebut. Selama belum ada dasar hukumnya.

"Saya melaksanakan komunikasi dengan berbagai kalangan dengan pemerintah, Kementerian terkait, dengan masyarakat, para bupati, gubernur, bahkan masyarakat yang terdampak langsung di bawah," kata Zulhas dalam sambutan pembukaan Rakernas I PAN, Selasa (5/5).

"Masyarakat kita sudah tidak akan sanggup lagi menunggu bantuan sosial, relaksasi kredit UMKM, cicilan motor, bantuan kepada yang terkena PHK. Karena tidak berani mengambil keputusan. Sebelum Perppu ditandatangani disetujui tidak ada Kementerian, BI, yang berani ambil keputusan. Di samping dananya memang belum tersedia. Ada (dana) tapi sedikit sekali," lanjut dia.

Oleh karena itu, wajar jika pemerintah daerah mengeluhkan penyaluran bantuan sosial yang tersendat. Kemampuan pemerintah dari segi anggaran memang terbatas.

"Jadi kalau ada Bupati yang marah-marah, memang uangnya belum ada. Kalau ada, sedikit," tegas dia.

Bantuan yang berasal dari pemerintah memang belum mengucur banyak karena pihak yang terkait dengan penyaluran bansos atau berbagai kebijakan penanganan Covid-19 memang masih enggan mengambil tindakan, Jika tanpa adanya dasar hukum.

"Karena itu pilihan kita, setuju atau tidak setuju Perppu itu, kalau kita tidak setuju apakah kita akan membiarkan dalam keadaan genting, masyarakat menunggu bantuan ini, kita egois kita tolak. Dengan risiko akan ada masalah-masalah sosial yang timbul," urainya.

"Kita mengutamakan kepentingan bangsa yang lebih besar. Oleh karena itu kita menyetujui Perppu 1/2020 semalam sudah sudah diputuskan akan segera ditindaklanjuti akan disampaikan di Paripurna. Mungkin Selasa. Cepat, karena semua rakyat menunggu. Karena itu Selasa depan akan diketok di Paripurna sehingga bantuan bisa bergerak dengan cepat," tandasnya.