PDIP: Usul Pimpinan MPR Jadi 10 Orang Tak Masuk Akal

Senin, 12 Agu 2019 09:09

Detik.com

Eva Sundari

JAKARTA - PAN melemparkan usul agar pimpinan MPR menjadi 10 orang untuk meredakan ribut-ribut soal perebutan 'kursi panas' tersebut. PDIP menilai usulan tersebut tidak masuk akal.

"Masak mau ubah aturan? Nggak masuk akal," kata Politikus PDIP, Eva Sundari kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Eva pun tak sepakat dengan usulan PAN itu. Menurut dia, usulan tersebut justru akan berpotensi membuat gaduh.

"Ini usulan akomodatif, semua parpol ingin jadi pimpinan termasuk yang nggak berprestasi," ujarnya.

Untuk diketahui, komposisi pimpinan MPR saat ini mengacu pada Pasal 15 UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yakni 1 ketua dan 7 wakil. Untuk periode 2019-2024, komposisi pimpinan MPR akan dikembalikan ke semula dengan 1 ketua didampingi 4 wakil.

PAN sebelumnya melemparkan usul agar pimpinan MPR menjadi 10 orang untuk meredakan ribut-ribut soal perebutan 'kursi panas' tersebut. Hal ini menyusul pernyataan PDIP yang membuka peluang membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amendemen terbatas UUD 1945.

"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Minggu (11/8).

(Detik.com)

Politik

Berita Terkait

Kamis, 09 Jul 2026 09:32

UMKM Dapat Diskon Layanan Marketplace 50 Persen

Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan kebijakan potongan biaya layanan (service fee) sebesar 50 persen bagi pelaku UMKM yang menjual produk dalam negeri di marketpl

Kamis, 09 Jul 2026 09:27

Mahasiswa Gugat UU MD3, Minta Masa Jabatan Anggota DPR Dibatasi

Jakarta - Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Isma Maulana Ihsan, mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Raky

Kamis, 09 Jul 2026 09:24

Iran Umumkan 8 Prajuritnya Gugur dalam Serangan AS

Teheran - Delapan personel militer Iran gugur dalam serangan Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah situs militer di Iran selatan pada Rabu (8/7/2026) dini hari. Dalam pernyataannya pada Rabu, mi

Kamis, 09 Jul 2026 09:20

Pemprov Riau Genjot Digitalisasi Pelayanan Publik Demi Kepuasan Masyarakat

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Langkah

Kamis, 09 Jul 2026 09:18

Tiga Desain Ikon Baru Bundaran Kantor Gubernur Riau Segera Diputuskan

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau kini tengah mematangkan rencana besar untuk merombak tata kawasan Bundaran Jalan Jenderal Sudirman yang berada tepat di depan Kantor Gubernur Riau. Langkah peremaj

komentar Pembaca