JAKARTA - Partai Golkar berkomentar tentang PDIP yang mendapat jatah menteri lebih banyak daripada partai lainnya. Golkar menilai Presiden Joko Widodo punya hak prerogatif untuk menentukan komposisi menteri.

"Partai Golkar sangat percaya bahwa Pak Jokowi memiliki penilaian yang sangat objektif untuk memilih mana figur yang tepat dalam membantu beliau untuk mengisi portofolio kabinet yang dibutuhkan bangsa ini," ucap Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi detikcom, Kamis (8/8/2019).

Bagi Golkar, Jokowi tidak akan memilih nama menteri secara sembarangan. Ada faktor-faktor yang menjadi penilaian.
"Presiden Jokowi tentu tahu mana figur-figur yang memiliki kompetensi, integritas, kemampuan manajerial, dan bertindak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu diambil keputusannya," kata Ace.

Bagi Ace, masing-masing partai koalisi sudah memiliki nama-nama yang dijagokan untuk jadi menteri, termasuk Golkar. Golkar telah mempersiapkan kader-kader terbaik untuk posisi yang dibutuhkan Jokowi.

"Jika Presiden Jokowi meminta kepada Partai Golkar untuk mengisi portofolio kabinet yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya, tentu kami memiliki kader-kader untuk mengisi portofolio yang dikehendaki beliau. Nama-nama tersebut sudah ada di kantong Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto," kata Ace.

Sebelumnya, Megawati memberikan pernyataan terbuka yang cukup gamblang mengenai 'syarat' masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. PDIP harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet.
"Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," kata Mega.

Jokowi langsung menjawab permintaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai jumlah menteri dari Partai Banteng yang harus terbanyak. Jokowi, yang juga kader PDIP, menjamin partainya akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet.

Politik