Kamis, 09 Jul 2026
  • Home
  • Politik
  • PDIP Dapat Jatah Menteri Terbanyak, PKB: Pemenang Kontestan Pemilu

Politik

PDIP Dapat Jatah Menteri Terbanyak, PKB: Pemenang Kontestan Pemilu

Jumat, 09 Agu 2019 09:34
Detik.com
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak keberatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat jatah kursi menteri paling banyak. Baginya, PDIP berhak karena menjadi pemenang dalam pemilu.

"Saya kira sesuatu yang wajar, pertama PDIP ini partai pemenang di seluruh kontestan pemilu termasuk di dalam KIK (Koalisi Indonesia Kerja), menurut saya sumbangsih dan kerja keras bersama partai yang ada di KIK itu luar basa jika dilihat dari survei yang ada," ucap Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding saat dihubungi detikcom, Kamis (8/8/2019).

Abdul Kadir akan menerima keputusan Jokowi soal posisi menteri. Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya.

"Tentu Pak Jokowi hitung profesionalitas nanti, karena kan sekali lagi, itu kebijakan dan hak prerogatif Pak Jokowi, dia ikut kampanye langsung tentu pahami langsung mana yg kerja keras, speed tidak tinggi. Maka Pak Jokowi tentu tahu lah," ucap Karding.

Karding menyatakan KIK tidak pernah membahas jumlah kursi tiap parpol pengusung. Mereka memberikan keleluasaan kepada Jokowi.

"Nggak ada, itu kewenangan Pak Jokowi murni. Artinya sesuai komitmen dan garis konstitusi, berapapun itu (jatah kursi), kewenangan penuh Pak Jokowi," kata Karding.

Partai pengusung hanya memberikan masukan dengan menyodorkan nama-nama calon menteri. Tiap partai maupun relawan bebas mengajukan beberapa nama.

"Waktu pembubaran TKN (Tim Kampanye Nasional), silahkan semua pihak, relawan, partai, tokoh berikan masukkan nama sebanyak-banyaknya nya, biar bayak pilihan, soal jumlah berapa (yang jadi menteri), saya kira itu kewenangan penuh Pak Jokowi. Walau pasti akan dibahas dengan Pak Kiai Ma'ruf (wakil presiden terpilih), Pak JK (wakil presiden) untuk memberikan masukkan," ucap Karding.

Sebelumnya, Megawati memberikan pernyataan terbuka yang cukup gamblang mengenai 'syarat' masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. PDIP harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet.

"Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," kata Mega.

Jokowi langsung menjawab permintaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai jumlah menteri dari Partai Banteng yang harus terbanyak. Jokowi, yang juga kader PDIP, menjamin partainya akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet.

"Mengenai menteri. Tadi Bu Mega kan menyampaikan jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, tapi PDIP empat kan sudah dua kali (lipat)," tutur Jokowi


(Detik.com)
Politik
Berita Terkait
  • Rabu, 08 Jul 2026 16:44

    Karyawan Swasta Diamankan Polres Dumai Bersama 220 Butir Diduga Pil Ekstasi

    DUMAI - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dumai kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Dumai. Petugas berhasil mengungkap

  • Rabu, 08 Jul 2026 16:34

    2,2 Juta Hektare Lahan Bersertifikat di Riau Masih Berstatus Kawasan Hutan, DPRD Desak Pemerintah Pusat Segera Beri Kepastian

    PEKANBARU â€" Fakta mengejutkan terungkap jika sebelumnya sekitar 80 ribu hektare lahan bersertifikat berstatus kawasan hutan, kini DPRD Riau menemukan bahwa sekitar 2,2 juta hektare lahan yang telah

  • Rabu, 08 Jul 2026 16:26

    Konsisten, PTPN IV Palmco Tahun Ini Bagikan Dividen Rp2,83 Triliun

    PEKANBARU â€" PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, subholding PTPN III (Persero), menetapkan pembagian dividen sebesar 40 persen dari total laba bersih tahun buku 2025. Keputusan ini disepakat

  • Rabu, 08 Jul 2026 16:25

    Pemkab Meranti tak Ajukan Status Daerah Sulit Bayar Gaji ASN, Begini Penjelasannya

    SELATPANJANG â€" Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memastikan kondisi keuangan daerah masih berada dalam posisi yang mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Kepastia

  • Rabu, 08 Jul 2026 16:24

    KPK Periksa Ketua DPRD Kuansing Juprizal Terkait Kasus Suap Bupati Suhardiman Amby

    JAKARTA - KPK memanggil Ketua DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal (JUP) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap. Perkara ini secara langsung menjerat Bupati Kuansing, Suhardiman Amby (S

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    slot hoki slot hoki slot gacor