Politik
PDIP Incar Menteri Sektor Hukum-Pedesaan, Golkar Serahkan ke Jokowi
Sabtu, 10 Agu 2019 09:00
"Ya namanya keinginan boleh-boleh saja. Setiap partai kan punya arah dan orientasi sendiri-sendiri dalam memperjuangkan arah kebijakan partainya. Itu kan baru merupakan harapan dan keinginan," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, Jumat (9/8/2019).
"Partai Golkar sendiri akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menyusun komposisi kabinet dan figur yang tepat untuk mengisinya. Kami memiliki banyak kader yang siap mengisi portofolio kabinet yang dimintakan Presiden Jokowi," ujarnya.
"Menteri apa aja? Ya (menteri) hukum. Kalau kami sih berharap portofolio (menteri) pertanian-pedesaan itu PDI Perjuangan, karena di sana banyak konstituennya," kata Masinton di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (9/8).
Meski demikian, Masinton menyatakan itu adalah harapan PDIP. Dia mengatakan PDIP menyerahkan keputusan soal menteri kepada Jokowi.
Karyawan Swasta Diamankan Polres Dumai Bersama 220 Butir Diduga Pil Ekstasi
DUMAI - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dumai kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Dumai. Petugas berhasil mengungkap
2,2 Juta Hektare Lahan Bersertifikat di Riau Masih Berstatus Kawasan Hutan, DPRD Desak Pemerintah Pusat Segera Beri Kepastian
PEKANBARU â€" Fakta mengejutkan terungkap jika sebelumnya sekitar 80 ribu hektare lahan bersertifikat berstatus kawasan hutan, kini DPRD Riau menemukan bahwa sekitar 2,2 juta hektare lahan yang telah
Konsisten, PTPN IV Palmco Tahun Ini Bagikan Dividen Rp2,83 Triliun
PEKANBARU â€" PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, subholding PTPN III (Persero), menetapkan pembagian dividen sebesar 40 persen dari total laba bersih tahun buku 2025. Keputusan ini disepakat
Pemkab Meranti tak Ajukan Status Daerah Sulit Bayar Gaji ASN, Begini Penjelasannya
SELATPANJANG â€" Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memastikan kondisi keuangan daerah masih berada dalam posisi yang mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Kepastia
KPK Periksa Ketua DPRD Kuansing Juprizal Terkait Kasus Suap Bupati Suhardiman Amby
JAKARTA - KPK memanggil Ketua DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal (JUP) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap. Perkara ini secara langsung menjerat Bupati Kuansing, Suhardiman Amby (S