JAKARTA - Fraksi PPP DPR RI tak sepakat dengan usulan pembentukan Pansus Pemilu. PPP mengatakan lima fraksi dari parpol koalisi pemerintah akan menolak usulan yang diajukan Fraksi Gerindra dan PKS itu.

"Kalau kami fraksi-fraksi di koalisi pemerintahan ada enam akan menolak," ujar Sekretaris Fraksi PPP, Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Arsul mengatakan tahapan-tahapan pemilu yang harus dilakukan masih panjang. Dia meminta semua pihak menghormati jalannya tahapan pemilu yang ada seperti rekapitulasi yang sedang berjalan, penetapan dari KPU pada 22 Mei. hingga jika ada pengajuan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apa yang sudah disepakati dalam UU Pemilu ya karena UU itu dibuat semua fraksi, tidak hanya di koalisi pemerintahan ya itu saja diikuti. Bahwa kalau kemudian ada temuan dan dugaan kecurangan, yaitu digunakan saja di MK. Itu nanti bisa di persidangan MK bisa diungkapkan dengan seluas-luasnya," imbuh Arsul.

Arsul juga mempertanyakan maksud dari persoalan kecurangan pemilu dibawa dalam ranah DPR. Mengingat saat ini banyak pekerjaan terhutang dari DPR.

"Kalau dibelokkan jadi persoalan di DPR apa juga targetnya apa? Kan nggak bisa ada target apa-apa, justru DPR disibukkan dengan hal yang tidak perlu. Sementara DPR itu pekerjaan terhutang banyak. Dalam rapur (rapat paripurna) disampaikan banyak kerja legislasi yang dalam lima bulan ini diselesaikan," kata Arsul.
Sebelumnya, Pansus Pemilu menyeruak dalam rapat paripurna DPR. Interupsi usulan pembentukan pansus pemilu itu dilontarkan anggota Fraksi PKS, Ledia Hanifa dalam rapat paripurna DPR, siang tadi. Pernyataan Ledia didukung anggota Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo.

"Dalam hal ini F-PKS mengajak untuk membentuk pansus terkait penyelenggaraan pemilu," kata Ledia.

Politik