Afdal Aulia

Ilustrasi

BENGKALIS-Dalam rangka menindak lanjuti temuan di lapangan, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkalis terkait Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Hutan dan Perkebunan menggelar rapat internal.

Pansus yang diketuai oleh Azmi Rojali Fatwa itu dilaksanakan pada Senin (30/05/2016) sore di DPRD Bengkalis. Dimana rapat internal tersebut membahas sejumlah persoalan khususnya sengketa lahgan kehutanan dan lahan perkebunan yang banyak terjadi disejumlah kecamatan di Kabupaten Bengkalis.
           
"Kita (Pansus) menggelar rapat internal. Ini merupakan tindak lanjut dari temuan-temuan kita di lapangan saat berinteraksi dengan masyarakat. Informasi terkait konflik antara masyarakat dengan perusahaan sudah sangat mengkhawatirkan. Ini butuh solusi yang tepat," ungkap Ketua Pansus Azmi Rozali, Rabu (01/06/2016).
           
Azmi menambahkan, tiga titik konflik yang ditemukan oleh Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis terjadi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Konflik tersebut umumnya terjadi dengan perusahaan pengelola hutan tanaman industry (HTI) serta perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit dalam skala besar.
           
"Tiga titik konflik yang kita kunjungi pertama di Kecamatan Bantan dan Bengkalis dimana warga bersengketa dengan PT Rimba Rokan Lestari. Kedua di Kecamatan Pinggir tepatnya di Koto Pait Beringin dimana warga Suku Sakai bersengketa dengan PT Arara Abadi. Ketiga justru kasus konflik antara warga dengan negara, karena terdapat warga yang berada di wilayah Desa Buluh Apo dan Sungai Meranti menduduki kawasan Suaka Margasatwa. Semuanya harus kita selesaikan secara baik," ujar politisi PKS tersebut.
           
Lebih lanjut Azmi berharap, dalam kasus sengketa lahan hutan dan perkebunan ini masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan informasinya yang sejelas-jelasnya kepada Pansus. DPRD menurutnya akan tetap memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat, tentu tanpa adanya konflik, karena akan merugikan masyarakat sendiri.
           
"Pansus berharap ada informasi-informasi yang akurat dari masyarakat juga sebagai bentuk peran aktif dalam mencari solusi bersama atas permasalahan ini. Selanjutnya, semoga segenap elemen masyarakat, LSM, ormas, dan lainnya turut bahu membahu dalam penyelesaian masalah sengekta lahan yang bersumber dari SK Menteri Kehutanan ini," pungkas Azmi.(afd)