Internet

HM Wardan

TEMBILAHAN - Detik-detik menjelang dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, Suhu Perpolitikan di Bumi Hamparan Kelapa Dunia tersebut bisa dikatakan semakin memanas.

Hal ini disebabkan HM Wardan yang saat ini menjabat sebagai Bupati Inhil ikut bertarung untuk memperebutkan kursi orang nomor 1 Di Partai yang berlambang pohon beringin tersebut.

Langkah Bupati HM Wardan untuk merebut jabatan sebagai ketua Golkar Inhil Bisa dikatakan berat, sebab baru-baru ini Bupati HM Wardan sudah mendapat penolakan dari masyarakat dan di Minta untuk Pokus mengurusi Daerah, Bukan Mengurusi Partai.

"Bupati HM Wardan harusnya lebih fokus mengurusi daerah, bukan disibukkan dengan pencalonan menjadi ketua partai, apalagi program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, " ungkap Aktivis Masyarakat Peduli Inhil (MPI), Tengku Suhendri belum lama ini.

Sementara itu, salah seorang pengamat politik yang pernah aktip di salah satu parpol ternama di Era 1982  yang hanya ingin disebutkan Inisialnya saja "Y" ketika berbincang ringan dengan reporter SpiritRiau.com mengatakan Peluang Wardan untuk memimpin Golkar Inhil sangat kecil kemungkinan Wardan untuk dapat memimpin Golkar ini, Hal ini diKarenakan senior Golkar akan Berusaha merebut agar tidak jatuh ke tangan Wardan, dan 20 Pimpiman Kecamatan (PK) sudah menyatakan mendukung senior Golkar.

"Karena mereka menganggap HM Wardan datang ke Golkar hanya mendekati waktu Pilkada saja, kemana Wardan selama ini ??? Apakah ada Wardan Memperhatikan Golkar selama ini ??? Tentu ini menjadi pertanyaan bagi semua kader yang ada Kalau sempat Bupati Wardan yang menjadi Ketua, Sementara Ini partai, Kaderisasinya jelas," paparnya.

Ia menjelaskan, yang berhak memberi suara pada musda Golkar itu nantinya ialah 20 PK ditambah  1 Suara DPD II dan 1 Suara DPD 1, dan mungkin ada dari pendukung atau tokoh 1 suara. "Dan Wardan mengantongi Dukungan sekitaran 30 atau 40 %, itu pun dari Inhil bagian Selatan, dan juga tidak semuanya karena ada beberapa yang kesal dengan kepemimpinan Wardan selama ini," ulasnya

Sebelumnya pada beberapa waktu yang lalu Bupati Inhil 2 Periode  Dr H Indra Mucklis Adnan yang pernah menjabat sebagai ketua Golkar DPRD II dan DPD I  mengingatkan kepada Bupati Inhil HM Wardan untuk berpikir ulang maju pada pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar

Dikutif dari Goriau.com Kekhawatiran Indra sangat beralasan, karena sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, bagi calon yang maju di Musda Golkar harus aktif sebagai pengurus partai, minimal 5 tahun. Sementara, selama ini Wardan merupakan pejabat publik yang berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kalau tetap ngotot mengajukan Wardan sebagai ketua di Musda Golkar Inhil nanti, juga tak masalah. Tapi, saya khawatir akan muncul konflik," kata Indra

Kemudian, berdasarkan Surat Edaran Mendagri, kepala daerah tidak diperbolehkan lagi menjabat sebagai apapun di ormas, lebih-lebih ormas yang berapliasi kepada partai politik. Artinya, kata Indra, kalau Wardan merekayasa sebagai pengurus ormas sebelumnya, karena sebagai pejabat struktural di Pemprov Riau maupun di Pemkab tidak diperbolehkan menjabat pengurus pada jabatan apapun di ormas-ormas, apalagi ormas yang berapliasi ke parpol.

"Kalau Wardan mau juga menjadi Ketua Golkar Inhil, sebaiknya mendaftar dulu sebagai anggota. Kemudian, 5 tahun ke depan baru bisa maju di Musda Golkar Inhil," jelasnya.

Indra menilai, kalau tim Wardan tetap memaksa dan membuat rekayasa untuk merebut Ketua Golkar Inhil di Musda nanti, tetap saja sulit dilakukan. Karena, Wardan merupakan seorang pejabat publik yang latar belakangnya diketahui banyak pihak."Ini nanti yang dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik," pungkasnya. (dit)