JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengembalikan dana Rp191 miliar terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut hal itu tidak bisa dilakukan. Ia pun sudah membuat instruksi Gubernur kepada SKPD untuk ditindaklanjuti ke BPK.

"Itu mintanya tertulis enggak? Itu kan tertulis indikasi, indikasi tindak lanjut. SKPD sudah menjawab ke BPK, jawaban tindak lanjutnya enggak bisa," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

Ahok membenarkan bahwa yang menentukan indikasi kerugian ialah BPK, namun yang menentukan ada atau tidaknya tindak korupsi ialah penyidik. Jika penyidik tidak menemukan adanya indikasi itu berarti memang tak ada potensi kerugian yang ditemukan di sana.

Terlebih, yang baru ditemukan BPK barulah 'indikasi'. Di mana kata 'indikasi' belum tentu berarti ada potensi kerugian.

"Enggak bisa dibalikin, enggak ada kerugian. Sekarang bahasa Indonesia yang baik ginilah, kita enggak usah berdebatlah, indikasi kerugian yang menentukan siapa? BPK. Untuk menentukan ada kerugian atau tidak siapa? Penyidik. Kan kira-kira gitu, ya saya balikin lagi bikin investigasi, kalau indikasi kerugian, sudah kerugian belum? Jadi perlu dikasih tau yang ngomong itu," tanya Ahok kepada wartawan. (okezone.com)