PEKANBARU- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Markarius Anwar, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, untuk segera membuka posko-posko  penanganan korban kabut asap di kota Pekanbaru, maupun diseluruh kabupaten dan kota di Riau yang terdampak kabut asap.

"Kondisi cuaca di kota Pekanbaru dan sekitarnya sudah sangat memprihatinkan, kabut asap tebal menyelimuti udara membuat nafas sesak, batuk dan iritasi mata serta kulit. Oleh karena itu kita mendesak Pemprov Riau untuk melibatkan seluru Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut serta dalam penanganan korban kabut asap ini, "pungkas Markarius saat rapat parpiurna DPRD Riau, Jumat (13/9/2019).

Politisi PKS itu juga mengimbau seluruh OPD Pemprov Riau turut membagikan masker kepada warga masyarakat, karena sejauh ini belum ada satupun OPD Pemprov Riau yang terlibat atau berpartisipasi menghadapi bencana kabut asap. Apalagi dari data yang ada puluhan ribu warga dipastikan mulai terjangkit penyakit baik yang berat hingga yang ringan akibat kabut asap pekat yang sudah berlangsung bulanan ini.

Kemudian sambung Markarius, untuk OPD Pemprov Riau juga diminta menyiapkan kantor mereka untuk tempat penampungan korban kabut asap termasuk ibu-ibu hamil yang sangat rentan terdampak kabut asap karena bisa mengakibatkan keguguran. 

"Harapan kita seluruh stake holder di Riau terlibat langsung dalam menghadapi bencana kabut asap ini jangan hanya pihak perusahaan dan anggota DPRD saja yang membagikan masker kepada masyarakat tapi partisipasi Pemprov Riau juga dibutuhkan. Dan salah satu yang terpenting adalah membuka posko untuk korban kabut asap bisa jadi di kantor OPD-OPD Pemprov Riau, "saran pria yang memasuki periode kedua jadi anggota DPRD Riau tersebut.

Akibat dampak dari kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dihampir seluruh Riau sekolah dari semua tingkatan sudah meliburkan siswa mereka mulai dari TK, SD, SMP hingga SLTA. Bahkan empat perguruan tinggi negeri dan swasta di Pekanbaru informasinya juga meliburkan aktifitas perkuliahan sampai batas waktu yang belum ditentukan. (afd)