JAKARTA - Nazaruddin Lubis, kuasa hukum pedangdut Saipul Jamil, mengklaim uang Rp250 juta yang diserahkan koleganya Berthanatalia kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, bukanlah suap. Menurut dia, uang itu merupakan gratifikasi kepada penyelenggara negara.

"Saya tegaskan dan garis bawahi kepada teman-teman bahwa ini bukan suap. Ini adalah gratifikasi kepada penyelenggara negara," kata Nazaruddin di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2016).

Menurut dia, dalam kasus tersebut jika melihat fakta yang sudah terungkap, Rohadi selaku penerima aktif meminta uang kepada koleganya. Padahal, dirinya bukan yang memegang perkara pelecehan anak di bawah umur yang menjerat Bang Ipul.

"Di sini kita bisa lihat siapa yang aktif. Kalau berdasarkan fakta, aktifnya berada di oknum panitera penggati PN Jakut. Kenapa? Karena yang menangani kasus SJ adalah DS," ujarnya.

Namun, Nazaruddin belum mau bicara lebih jauh mengenai permintaan yang dilakukan oleh Rohadi itu. Apakah, permintaan itu sudah lebih dari satu kali atau tidak, dirinya memilih menunggu hasil pemeriksaan dua koleganya yang diciduk KPK.

"Saya belum tahu. Nanti kita lihat kronologinya, siapa yang pertama kali mulai, apa modusnya, nanti kita share," tegas dia.

Perkara Saipul Jamil alias Bang Ipul memang ditangani di PN Jakarta Utara. Dia terjerat kasus pencabulan dan dikenakan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 292 KUHP tentang Perbuatan Cabul terhadap Anak di Bawah Umur.

Atas perbuatannya, jaksa menuntut Bang Ipul dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp100 juta. Namun saat sidang vonis pada Selasa 14 Juni 2016 itu, Bang Ipul hanya divonis tiga tahun kurungan penjara dengan Pasal 292.

Saat ini KPK baru menetapkan Panitera PN Jakarta Utara, Rohadi; kakak Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah; serta dua pengacara Saipul Jamil, Bertha Natalia dan Kasman Sangaji. Bertha diduga memberi uang Rp250 juta untuk memengaruhi vonis Bang Ipul.

Rohadi, selaku penerima suap, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Bertha, Kasman, dan Samsul selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(okezone.com)