JAKARTA - Direktur Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) Romli Atmasasmita mengatakan, pentingnya revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, revisi bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi sebelumnya.

"Revisi UU KPK itu urgent. Kalau tidak direvisi, KPK akan kembali lagi ke pola-pola yang sebelum-sebelumnya, tidak produktif, tidak kontributif, juga pemasukan uang negara jadi kecilkan," katanya usai peluncuran buku "Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis" di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2016).

Ia menyetujui adanya pembentukan Dewan Pengawas serta adanya SOP baru. Selain itu, pencegahan harus lebih diutamakan ketimbang penindakan.

"Agar seimbang karena dari fakta yang kita temukan, pencegahan bisa menghasilkan Rp200 triliun, penindakan sekian tahun hanya bisa Rp10 triliun," tegas pria bergelar profesor itu.

Romli menambahkan, revisi UU yang baik itu harus melihat ke depan dan ke belakang. "Kewenangan tetap ada tapi harus limitatif atau dibatasi, seperti penyadapan. Kapan, siapa dan di mana, evaluasinya kan enggak ada. Itu harus rinci," katanya. (okezone.com)