Internet

Gedung Daerah Bengkalis

BENGKALIS-Kelanjutan pembangunan gedung daerah Bengkalis yang ditunda karena menunggu hasil auydit Badan Pemeriksa Keuangan dan Permbangunan (BPKP) Riau terlebih dahulu direspon positif kalangan pegiat anti korupsi di Bengkalis. Bahkan BPKP diminta melakukan audit investiagtif atau menyeluruh dari awal proyek tersebut dimulai.

"Ada indikasi proyek gedung daerah itu dipaksakan realisasinya, tapi kemudian dalam perjalanan pekerjaannya diperlambat sampai tujuh hingga delapan tahun. Kita mencurigai pembangunan gedung daerah di jalan Ahmad Yani itu sebagai tameng untuk menguras APBD semata, karena sudah tujuh tahun berjalan sampais ekarang tak kunjung selesai, dan itu harus diaudit menyeluruh nantinya oleh BPKP,"tegas Wan Sabri, pegiat anti korupsi di Bengkalis, Rabu (01/05/2016).

Ia menyebutkan, mustahil pembangunan sebuah gedung yang seperti itu sampai delapan tahun dikerjakan, itupun tidak ada jaminan selesai 100 persen. Buktinya, kualitas pekerjaan amburadul, baik diluar maupun dalam gedung walau sudah menelan anggaran Rp 49 milyar dan dianggarkan lagi tahun 2016 ini Rp 3 milyar.

Menurut Wan Sabri, BPKP harus memeriksa dan mengaudit seluruh pendanaan yang sudah terserap, termasuk perencanaan pembangunan gedung itu dari awal. Apabila memang ditemukan ada indikasi keslaahan seperti dugaan mark up, praktek korupsi di proyek tersebut ataupun gratifikasi tentu harus dilanjutkan dengan proses hukum.

"Gedung daerah itu proyek mubazir yang tidak ada output-nya kepada masyarakat luas. Hanya sebatas symbol kemegahan daerah, dan menggambarkan kalau Bengkalis ini kabupaten dengan APBD kedua terbesar di Indonesia, sehingga diduga proyek itu hanya akal-akalan untuk menguras APBD setiap tahunnya,"kata Wan Sabri berpendapat.

Ditambah pria yang juga aktif di BAK-LIPUN Bengkalis ini, seharusnya proyek tersebut sudah disentuh oleh penegak hukum, apakah itu kejaksaan atau kepolisian. Kemudian BPKP dalam bekerja juga dituntut professional dan fair dalam menilai kualitas, mutu serta serapan anggaran untuk gedung daerah itu.

"Audit yang dilakukan BPKP harus menyeluruh dari awal perencanaan proyek itu. Sedangkan kepada DPRD Bengkalis kita mendukung untuk segera dibentuk panitia khusus (pansus) gedung daerah biar semua transparan ke public,"imbau Wan Sabri mengakhiri.(afd)