Kamis, 09 Jul 2026
  • Home
  • Politik
  • Risma Diminta Selesaikan Sampah DKI, PD: Silakan Maju Pilgub Selanjutnya

Politik

Risma Diminta Selesaikan Sampah DKI, PD: Silakan Maju Pilgub Selanjutnya

Selasa, 30 Jul 2019 09:21
Detik.com
JAKARTA - Fraksi Demokrat-PAN menilai ungkapan Ketua Fraski NasDem DKI Jakarta, Bestari Barus yang meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) ke Jakarta untuk selesaikan masalah sampah, adalah obrolan politik. Risma dipersilakan ke Jakarta untuk berlaga di Pilgub DKI Jakarta selanjutnya.

"Pertama, namanya obrolan kayak gitu wajar, omongan sesama politisi. Bu Risma juga kan politisi. Apakah nanti mau bertarung di Pilkada 2022 (maksudnya maju Pilkada selanjutnya, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016), ya silahkan saja, yang penting dicalonkan partai," ucap Ketua Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, saat dihubungi, Senin (29/7/2019) malam.

Namun, bagi Taufiq, penyelesaian masalah sampah di Jakarta dengan Surabaya berbeda. Perlu data pasti untuk membandingkan antara keduanya.

"Yang pasti karakteristik Surabaya dan Jakarta berbeda. Kalau ngomong begitu kan meski ada data yang jelas dan falid. Berapa tonase sampah yang dihasilakan warga Surabaya, dan berapa ton sampah Jakarta, dan lain-lain. Yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan aple to aple," ucap Wakil Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta itu.

Menurut Taufiq, permasalahan sampah di Jakarta tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu keterlibatan daerah-daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok.

"Jakarta, sampah yang dihasilkan belum tetntu oleh orang Jakarta semua. Coba, siang hari Jakarta bisa sampai 13 atau 14 juta. Kalau malam dia berkurang artinya, penanganan tidak bisa sendiri," kata Taufiq.

Bagi Taufiq, masalah sampah di Jakarta harus diperbaiki terus menerus. Pengolakan sampah untuk energi terbarukan, seperti konsep ITF Sunter harus segera terealisasi.

"Saya lihat perlu diperbaiki terus menerus. pengelolaan sampah DKI Jakarta misal, bagimana kita pikirkan bagaimana mengunakan teknologi ramah lingkungan, misal bisa menghasilkan energi terbarukan," ucap Taufiq.

Sebelumnya, Risma mendapat kunjungan rombongan dari DKI Jakarta. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD dan Pemda DKI Jakarta datang ke Kota Pahlawan untuk studi banding soal pengelolaan sampah.

Besari Barus menyampaikan, tempat pembuangan sampah di Bantargebang Kota Bekasi akan overload pada 2021. Sementara Pemprov DKI baru berencana membangun TPA pada tahun 2020.

"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau Pilkada mendatang Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari yang disambut tepuk tangan peserta studi banding di Ruang Sidang Balai Kota Surabaya, Senin (29/7/2019).

Bahkan, Besari juga mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Yakni soal jumlah anggaran yang terbilang besar namun masalah sampah di ibukota masih menjadi PR besar.

"Anggarannya 4 kali lipatnya dari Surabaya ini," lanjut Besari.


(detik.com)
Politik
Berita Terkait
  • Rabu, 08 Jul 2026 16:44

    Karyawan Swasta Diamankan Polres Dumai Bersama 220 Butir Diduga Pil Ekstasi

    DUMAI - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dumai kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Dumai. Petugas berhasil mengungkap

  • Rabu, 08 Jul 2026 16:34

    2,2 Juta Hektare Lahan Bersertifikat di Riau Masih Berstatus Kawasan Hutan, DPRD Desak Pemerintah Pusat Segera Beri Kepastian

    PEKANBARU â€" Fakta mengejutkan terungkap jika sebelumnya sekitar 80 ribu hektare lahan bersertifikat berstatus kawasan hutan, kini DPRD Riau menemukan bahwa sekitar 2,2 juta hektare lahan yang telah

  • Rabu, 08 Jul 2026 16:26

    Konsisten, PTPN IV Palmco Tahun Ini Bagikan Dividen Rp2,83 Triliun

    PEKANBARU â€" PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, subholding PTPN III (Persero), menetapkan pembagian dividen sebesar 40 persen dari total laba bersih tahun buku 2025. Keputusan ini disepakat

  • Rabu, 08 Jul 2026 16:25

    Pemkab Meranti tak Ajukan Status Daerah Sulit Bayar Gaji ASN, Begini Penjelasannya

    SELATPANJANG â€" Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memastikan kondisi keuangan daerah masih berada dalam posisi yang mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Kepastia

  • Rabu, 08 Jul 2026 16:24

    KPK Periksa Ketua DPRD Kuansing Juprizal Terkait Kasus Suap Bupati Suhardiman Amby

    JAKARTA - KPK memanggil Ketua DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal (JUP) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap. Perkara ini secara langsung menjerat Bupati Kuansing, Suhardiman Amby (S

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    slot hoki slot hoki slot gacor