Selain faktor komunikasi, nama Faldo Maldini disebut-sebut sebagai salah satu pemantik kekecewaan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di daerah.

"Tiba-tiba setelah pemilu 2019, Faldo Maldini direkrut masuk dan dijadikan Ketua DPW PSI Sumatera Barat. Menggantikan ketua sebelumnya, Fuad Ginting, yang sudah berdarah-darah membangun PSI dari awal," tutur Agus Hamdani, mantan Ketua DPD PSI Jember yang kemarin menyatakan keluar bersama seluruh pengurus.

Para pengurus PSI di berbagai daerah, disebut Agus, tidak habis pikir, mengapa DPP PSI tiba-tiba mau merekrut mantan politisi PAN itu. Bahkan langsung diberi jabatan mentereng sebagai ketua DPW PSI Sumatera Barat. Sebab, ada aturan di PSI, bahwa pengurus haruslah sosok muda yang tidak pernah menjadi pengurus di partai lain sebelumnya.

"Dulu awalnya, di PSI adalah pengurusnya selain masih muda, juga belum pernah terlibat di partai lain. Jadi komitmen kita, semuanya sama-sama memulai dari nol," tutur Agus.

Selain pernah jadi pengurus partai lain, rekam jejak Faldo Maldini juga yang membuat para kader PSI di berbagai di daerah, sulit menerimanya. "Karena dulu dia yang paling kencang menghabisi PSI di masa kampanye pemilu 2019," kenang Agus.

Selain sebagai politisi dan mantan caleg PAN, Faldo juga dikenal sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Posisi itulah yang membuat mantan Ketua BEM UI ini sebelumnya kerap berdebat sengit di media sosial maupun televisi, dengan politisi PSI seperti Tsamara Amany. PSI sejak awal dikenal sebagai pendukung setia Jokowi.

Bahkan, setelah dijadikan Ketua DPW, Faldo sempat akan dimajukan oleh PSI sebagai calon gubernur di Pilgub Sumatera Barat 2020, dari jalur perseorangan. Namun rencana itu urung terwujud, karena usia Faldo yang masih 28 tahun, tidak memenuhi syarat menimal kandidat kepala daerah.

Dalam UU, disebutkan syarat minimal bakal calon kepala daerah adalah minimal 30 tahun. Upaya PSI untuk menguji materikan ketentuan di Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata juga tidak berhasil. MK pada Desember 2019 menolak permohonan uji materi yang diajukan Faldo dan PSI.

Seluruh pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jember, Jawa Timur menyatakan keluar dari partai pimpinan Grace Natalie itu. Mereka juga bertekad tidak akan lagi berpolitik atau bergabung dengan partai lain. Sikap yang sama juga dilakukan oleh seluruh pengurus PSI tingkat kecamatan yang ada di Jember.

"Sudah kesepakatan kita bersama. Karena kita menganggap, partai yang paling ideal ya cuma PSI. Karena itu, kita tidak bisa bergabung dengan partai lain," ujar Agus Hamdani, Ketua DPD PSI Jember yang menyatakan keluar, saat dikonfirmasi merdeka.com.

Keputusan untuk keluar dari partai yang mengkampanyekan anti poligami itu, dicapai setelah seluruh pengurus mengadakan rapat maraton pada Kamis (09/04) kemarin. "Kita rapat mulai dari pukul 10:00 sampai maghrib tiba. Dihadiri seluruh pengurus aktif kabupaten dan kecamatan. Semua uneg-uneg pengurus yang merasa diabaikan oleh DPP pasca pemilu, tertumpahkan satu per satu," tutur Agus.

Tekad untuk berhenti berpolitik itu sudah bulat, meski nantinya DPP PSI "membujuk" mereka lagi. "Kita kembali ke profesi masing-masing. Seperti saya ojek online, ya kembali lagi. Silakan kalau DPP PSI akan membentuk kepengurusan yang baru lagi nantinya di Jember," papar Agus.

Kekecewaan pengurus daerah terhadap DPP PSI menurut Agus, tidak hanya terjadi di Jember. Beberapa daerah lain seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, serta Kabupaten Banyuwangi, disebut Agus juga mempertanyakan sikap pengurus pusat PSI.

"Yang diperhatikan hanya PSI yang punya kursi di DPRD, seperti Jakarta atau Surabaya. Mungkin setelah berita PSI Jember ini keluar di media, bisa jadi sikap yang sama akan diikuti PSI di daerah lain," ujar Agus.

Pada Pemilu 2019, PSI di Jember hanya mampu meraih 34 ribu suara, sehingga gagal meraih satupun kursi di semua tingkatan parlemen.

Mulai terbentuk di Jember sejak tahun 2015, diakui Agus, butuh perjuangan dan pengorbanan ekstra bagi PSI dalam bersaing dengan partai lain. Karena itu, dia cukup menyayangkan sikap DPP PSI yang tiba-tiba mengabaikan mereka selama setahun pasca pemilu. Agus sendiri merupakan ketua termuda dari seluruh partai yang ada di Jember.

"Kita ini semua sama-sama masih nol, anak polos dalam berpolitik. Saya masih terkenang waktu kita pengurus berkorban urunan bareng untuk membeli nasi pada rapat-rapat dan membiayai kegiatan partai. Letihnya masih terasa sampai sekarang, karena itu seharusnya DPP tidak melepas kita begitu saja,," papar pria berusia 32 tahun ini.

Agus juga membantah, keluarnya para pengurus PSI Jember karena ketiadaan bantuan finansial dari pusat. "Sama sekali bukan karena uang. Kemarin itu, kalau DPP menginstruksikan apapun, kita siap bergerak dengan biaya urunan kita sendiri," pungkas Agus.