UU Baru Atur Batas Usia, Ghufron Dinilai Tetap Berpeluang Jadi Pimpinan KPK

detik.com

Sabtu, 21 Sep 2019 09:19

detik.com

Jakarta - Revisi UU KPK yang baru disahkan DPR mengubah syarat minimal usia pimpinan lembaga antirasuah itu dari 40 tahun menjadi 50 tahun. Nurul Ghufron, 45 tahun, yang terpilih lewat uji kepatutan dan kelayakan di Senayan, dinilai masih berpeluang menjadi komisioner KPK.

"Sebenarnya ada dua tafsir. Pertama, kapan UU itu disahkan dengan kapan Ghufron dilantik. RUU itu akan jadi UU sebentar lagi, sementara Pak Ghufron mungkin dilantik pada Desember kan. Kalau tafsir pertama, dia jadi nggak memenuhi syarat," kata pakar hukum tata negara Bivitri Susanti Bivitri Susanti saat dihubungi, Jumat (20/9/2019) malam.

"Tapi ada tafsir kedua, saya kira bisa juga digunakan pandangan ketika dia dipilih kriterianya 50 tahun itu belum ada. Jadi tetap sah karena harusnya dihitung kriterianya saat proses pemilihan itu dilakukan. Jadi itu bisa digunakan," imbuh Bivitri.

Bivitri menyebut masih ada peluang Ghufron bakal tetap dilantik menjadi pimpinan KPK. Menurutnya, keputusan politik pemerintah juga bisa berpengaruh dalam hal ini.

"Masih ada dua kemungkinan, tinggal tafsir mana yang digunakan. Masih ada peluang memang. Makanya ada dua tafsir, biasa memang dalam penerapan hukum biasanya ada dua pemaknaan pasal. Bisa saja tergantung mana keputusan politik yang digunakan oleh pemerintah," sebut dia.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Refly Harun menilai peluang Ghufron menjadi pimpinan KPK tergantung pada poin pengaturan minimal usia pimpinan KPK pada Pasal 29 UU KPK yang baru. Menurut dia, bila dalam UU itu mengatur batas usia minimal ditetapkan saat mulai menjabat, Ghufron terancam tak bisa memimpin.

"Kalau dinanti (batas) 50 tahun saat menjabat itu yang barang kali agak susah kan itu dia mulai menjabat," sebutnya.

Di sisi lain, Refly menilai Ghufron juga masih memiliki kesempatan memimpin KPK meski usianya belum mencapai 50 tahun. Sebab, ketika Ghufron mengikuti tes seleksi calon pimpinan KPK, aturan mengenai pimpinan KPK harus 50 tahun belum ada.

"Pada saat pemilihan itu berarti pemilihan oleh DPR, masalahnya pasal itu kan saat itu belum ada, jadi waktu pemilihan belum 50 tahun, tapi kan itu sesuatu yang berlalu," kata Refly Harun.

Politik

Berita Terkait

Kamis, 09 Jul 2026 16:30

Citrawarna 2026 Kembali Hadirkan Warna-warni Malaysia

PEKANBARU - Sambutan kebudayaan ikonik Malaysia, Citrawarna 2026, bakal kembali ke Dataran Merdeka dari 24 hingga 26 Juli 2026. Gelaran ini akan menghadirkan persembahan- persembahan dari seluruh nega

Kamis, 09 Jul 2026 16:18

Prabowo: Indonesia Jadi Negara Pertama di Dunia Terapkan Mandatori B50

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Prabowo menyampaikan Indonesia menjadi negara pertama yang m

Kamis, 09 Jul 2026 16:16

Dani M Nursalam Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi PUPR Riau

PEKANBARU - Tenaga Ahli Gubernur Riau nonaktif, Dani M Nursalam dituntut hukuman 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tuntutan terkait perkara dugaan koru

Kamis, 09 Jul 2026 15:18

Juprizal Diperiksa KPK sebagai Ketua KUD, Bukan Ketua DPRD Kuansing

TELUKKUANTAN �" Ketua DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal, telah memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi yang me

Kamis, 09 Jul 2026 15:11

Brimob Bersenjata Siaga dan Berjaga Ketat di Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya meningkatkan pengamanan setelah dilakukannya penggeledahan oleh Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait penyidikan tiga kasus dugaan korupsi dan tindak pidana

komentar Pembaca