JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menanggapi sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang melarang seorang wartawan media online untuk masuk ke Balai Kota DKI. (Baca juga: Usir Wartawan, Ahok Disarankan Cek Kejiwaan).

Ketua AJI Jakarta, Ahmad Nurhasim, mengatakan bahwa sikap Ahok tidak dapat dibenarkan. Sebab, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

Menurut Nurhasim, Balai Kota adalah ruang publik tempat wartawan berhak melakukan pencarian informasi. Namun cara Ahok pada Kamis 16 Juni 2016, menunjukkan bahwa mantan Bupati Belitung Timur itu merupakan pejabat yang tidak profesional.

"Sesulit atau senakal apa pun pertanyaan jurnalis, bisa dijawab dengan tanpa mengusir jurnalis yang bertanya. Bila Ahok keberatan dengan suatu berita silakan protes ke redaksi media tersebut atau adukan ke Dewan Pers. Jangan mengusir jurnalis yang sedang liputan. Balai Kota juga bukan milik Ahok. Dia bekerja di situ sebagai pejabat publik yang digaji dari pajak rakyat," kata Nurhasim di Jakarta, Sabtu (18/6/2016).

Nurhamis menyebutkan bahwa AJI Jakarta meminta Ahok tidak perlu alergi terhadap kritik dari wartawan. Sebab, lanjutnya, wartawan berhak mengembangkan pendapat umum berdasarkan infromasi yang tepat, akurat, dan benar. Wartawan juga berhak mengawasi, mengkritik, dan mengoreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

"Pasal 3 Undang-Undang Pers menyatakan pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers dan jurnalis berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. AJI menegaskan bahwa jurnalis dilindungi oleh UU Pers saat menjalankan kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari sampai pemuatan atau penyiaran berita," ujarnya. (okezone.com)