Detik.com

"China harus dan akan bersatu… ini adalah suatu persyaratan yang tak dapat dielak untuk membuat suatu pembaharuan hebat bagi penduduk China di masa yang akan datang,'' tegas Presiden Xi dalam pidato perayaan 40 tahun Hubungan Lintas Selat China-Taiwan di Great Hall People of Beijing, Selasa 1 Januari 2019.

Dalam desakan unifikasi ini, Presiden Xi kembali menggagas "Satu Negara Dua Sistem" tanpa menghilangkan opsi militer dalam proses penyatuan kembali Taiwan. "Kami tidak bisa berjanji untuk mengakhiri kekuatan militer dan akan menggunakan pilihan ini jika diperlukan," tambahnya.

Gagasan Presiden Xi pun ditolak oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen yang menyatakan bahwa negaranya tidak akan menerima "Satu Negara Dua Sistem" dalam pengaturan politiknya. Tsai menegaskan bahwa penduduk Taiwan tidak akan menyerahkan kemerdekaannya kepada negara otoriter.

"Beijing harus menghormati desakan 23 juta orang untuk kemerdekaan dan demokrasi. Beijing harus menggunakan kedamaian dan persamaan untuk mengatasi perbedaan yang kita miliki," kata Tsai Ing-Wen.

Usul "Satu Negara Dua Sistem" telah diimplementasikan di Hongkong dan Macau setelah Inggris memberikan kembali kedua kota ini kepada China pada tahun 1997. Namun usul ini ditolak oleh Claudia Mo, dewan legislatif pro demokrasi Hongkong, "China akan 'menelan' Taiwan tak hanya politik tapi juga ekonomi dan kultur."

Lebih lanjut Claudia menjelaskan bahwa pola yang diterapkan China untuk Hongkong dan Macau tidaklah tepat diterapkan di Taiwan, melihat kemerdekaan yang kian memudar setiap tahunnya di Hongkong.

Beberapa pihak di Taiwan setuju dengan Beijing, mereka mengatakan memburuknya hubungan dengan Beijing telah merusak bisnis, pemotongan anggaran pensiun, hingga pengurangan hari libur publik. Pendapatan pun dikatakan tidak sesuai dengan kenaikan biaya hidup di Taiwan.

Tahun lalu, partai yang berkuasa di Taiwan menderita kekalahan besar dalam jajak pendapat jangka menengah, Beijing menuding ini adalah akibat dari penolakan unifikasi. Ragam cara pun telah dilakukan China untuk memangkas keberadaan Taiwan di ranah Internasional seperti menghentikan Taiwan dari forum global, 'memburu' sekutu diplomatik Taiwan, hingga tekanan China kepada sektor bisnis asing untuk memasukkan Taiwan sebagai bagian dari China pada situs website mereka.

Sejak akhir perang sipil Tiongkok di tahun 1949 Taiwan menyatakan diri sebagai negara berdaulat secara de-facto dengan mata uang, sistem politik, dan sistem peradilan mandiri. April 1979, Presiden Chiang Ching Kuo tegas menolak tawaran unifikasi ini dengan kebijakan "Tiga penolakan" : tanpa kontak, tanpa kompromi, dan tanpa negosiasi dengan China. Ketegangan ini mulai mereda di 1987 ketika penduduk Taiwan dapat mengunjungi sanak saudaranya di China.