DUMAI - Kasus Stunting atau gagal tumbuh pada anak balita di Indonesia masih tinggi dan Belum menunjukkan perbaikan signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan kasus tertinggi di Asia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2019, angka Stunting di Indonesia mencapai 30,8% sementara target WHO angka Stunting tidak boleh lebih dari 20%.

Di Provinsi Riau sendiri, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 601.000 orang anak menderita Stunting. Sementara di Kota Dumai, pada tahun 2019 ada sekitar 290 orang anak menderita Stunting.

Hal ini membuat Walikota Dumai Drs Zulkifli As merasa prihatin. Kendati angka ini paling rendah se Provinsi Riau. Ia lantas menghimbau kepada instansi terkait dan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya masing-masing untuk bergandeng tangan menyelesaikan kasus per kasus ini.

"Karena kasus ini kalau dibiarkan akan menjadi masalah besar bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk kota Dumai kedepan. Bahkan kalau dibiarkan, ini akan menjadi sorotan semua kalangan bahkan bisa jadi sorotan dunia," ujar pria yang kerap disapa Zul As saat membuka kegiatan Intervensi Terpadu Dalam Upaya Penurunan Stunting di Kota Dumai, pada Rabu (12/2/2010) di Balroom Hotel The Zuri Dumai.

Zul As menargetkan pada tahun 2020, Kota Dumai sudah bisa mengatasi kasus stunting dan menurunkan angka anak penderita Stunting.

Hal inilah yang membuat Walikota menggesa instansi terkait untuk melakukan intervensi langsung ke sasaran rumah tangga. Sebagai langkah kongkrit, ia meminta instansi terkait lebih kembali menggelorakan lagi Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi pada Seribu Hari Pertama Kehidupan Kota Dumai.

Segera data dan monitor kepada ibu yang baru melahirkan. Seperti mengecek asupan makanan si bayi, melihat status gizi si ibu apakah sudah cukup atau belum, melihat adakah si bayi terkena penyakit menular atau tidak dan melihat tingkat kesehatan lingkungan disekitar tempat si bayi baru dilahirkan. Seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, dan lain-lain.

"Hal ini tentunya menurut hemat saya, sangat penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia Kota Dumai yang sehat, cerdas, dan produktif. Jangan sampai SDM Kota Dumai kalah dengan SDM di daerah-daerah lainnya," imbuhnya.

Bagi Pemerintah, perbaikan gizi masyarakat memerlukan keterlibatan dan dukungan pemangku dari kepentingan lainnya, seperti mitra pembangunan, LSM, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.

"Dengan ini kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Dumai, mengajak seluruh pihak, mari kita bergandeng tangan memperbaiki keadaan gizi anak-anak kita di Kota Dumai. Jangan sampai kita meninggalkan generasi generasi penerus kita yang lemah dan tidak produktif," pungkasnya. (Vie) kesehatan