Riau Diharapkan Jadi Percontohan dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Yurisdiksi

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Kamis, 19 Feb 2026 09:33

(FotoMediaCenterRiau)

PEKANBARU - Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim, Kementerian Kehutanan RI, Haruni Krisnawati mengharapkan Riau bisa menjadi provinsi dalam percontohan pengelolaan hutan berbasis yurisdiksi. Ini bermaksud penerapan basis mulai dari skala nasional atau subnasional.

Pengelolaan Hutan Berbasis Yurisdiksi, kata Haruni, merupakan strategi pengelolaan hutan berkelanjutan yang dilakukan di tingkat daerah melalui kolaborasi, diantaranya pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pendekatan ini memastikan pendekatan holistik wilayah, pembangunan rendah emisi, hingga integrasi semua sektor dan ekosistem.

Menurut Haruni, Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki keunikan atau karakteristik dari sisi sektor berbasis lahan kehutanan. Apalagi, Riau memiliki ekosistem gambut yang sangat luas, yang mana ekosistem ini merupakan penyimpan karbon organik daratan terbesar yang sangat krusial, sekaligus rumah bagi keanekaragaman hayati yang unik, termasuk spesies terancam punah.

"Riau diharapkan bisa menjadi salah satu role model provinsi yang bisa menerapkan pendekatan yurisdiksi," ujar Haruni dalam acara Lokakarya Identifikasi Rencana Aksi dan Jurisdictional REDD+ Provinsi Riau, di Hotel Novotel Pekanbaru, Rabu (18/2/26).

Haruni menyampaikan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan jika Riau menerapkan pendekatan yurisdiksi dalam pengelolaan lahan hutan, diantaranya menyeimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lalu, mendukung reformasi tata kelola, mendorong kemitraan dan mobilisasi pembiayaan, serta sejalan dengan NDC dan program nasional yaitu FOLU Net Sink 2030.

"Semua pihak bisa bersatu padu atau bersinergi dalam mewujudkan program ini, ataupun program-program strategis lainnya seperti Green for Riau," ujarnya.

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau FOLU diproyeksikan menjadi kontributor utama penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, dengan menyumbang hampir 60 persen dari target total, ini melalui program FILU Net Sink 2030.

Haruni menilai, pendekatan yurisdiksi dianggap penting karena lebih mudah dikelola, dampaknya lebih cepat tercapai, lebih kuat dibanding dengan skala proyek, serta memungkinkan implementasi kebijakan nyata.

Sumber: (MediaCenterRiau)

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca