Sabtu, 27 Jun 2026

Gila atau Tidak, Petrus Harus Tetap Dihukum

Gila atau Tidak, Petrus Harus Tetap Dihukum | nasional,
Minggu, 28 Feb 2016 07:12
JAKARTA – Pakar hukum dari Universitas Hasanuddin, Juajir Samardi menegaskan, penegak hukum harus memberikan hukuman terhadap Brigadir Petrus, anggota Polres Melawi, yang membunuh dan mutilasi d
  • Jumat, 25 Jul 2025 15:13

    Dua Ciuman di Pipi dari Istri Antar Hasto ke Kursi Terdakwa

    Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjalani sidang pembacaan putusan hari ini. Sebelum duduk di kursi terdakwa, Hasto sempat menghampiri istrinya, Maria Stefani Ekowati, dan mendapat dua ciuman di pipi.
  • Jumat, 25 Jul 2025 14:46

    BPOM Selidiki Keracunan MBG di 10 Sekolah

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelidiki kejadian keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), guna mengupayakan tindak lanjut juga langkah mitigasi.
  • Jumat, 25 Jul 2025 14:42

    PDIP Tolak Keras Usulan Cak Imin Soal Pilkada Tak Langsung

    PDI Perjuangan menyatakan menolak usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menginginkan kepala daerah dipilih pemerintah pusat atau DPRD, bukan langsung oleh rakyat.
  • Jumat, 25 Jul 2025 14:25

    Eks TNI AL Gabung Tentara Rusia, DPR Tunggu Sikap Kemenlu-Kemenkum

    Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara, mengaku ingin kembali menjadi warga negara Indonesia (WNI) seusai bergabung dengan militer Rusia. Komisi I DPR menanggapi hal ini dengan menunggu keputusan resmi dari Kementerian Luar Negeri (K
  • Jumat, 25 Jul 2025 14:18

    Protes Uji Publik Sejarah, Komisi X DPR: Kenapa Selalu Jumat?

    Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayanti melayangkan protes keras terhadap pelaksanaan uji publik penulisan ulang sejarah yang digelar setiap Jumat. Ia menilai, pemilihan hari tersebut tidak tepat dan mencerminkan ketidakseriusan dari pihak Kementerian
  • Jumat, 25 Jul 2025 14:00

    Pemerintah Minta Masyarakat Ikuti Perkembangan Konflik Thailand–Kamboja dari Sumber Resmi

    Pemerintah Indonesia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi konflik Thailand dan Kamboja yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat hendaknya mengakses informasi hanya dari lembaga resmi dan terpercaya.
  • Jumat, 25 Jul 2025 13:32

    Jokowi Sebut Ada Orang Besar di Balik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran

    Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku memiliki firasat kuat, bahwa ada agenda politik besar di balik isu tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya, serta wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
  • Jumat, 25 Jul 2025 11:25

    Sekjen DPD RI Dorong DWP Jadi Pilar Keluarga dan Bangsa

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Mohammad Iqbal mendorong Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI untuk menjadi kekuatan pendukung tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi institusi dan negara. Ia menegaskan bahwa keberhas
  • Jumat, 25 Jul 2025 10:39

    Hasto Hadapi Sidang Putusan, Guntur Romli: Seharusnya Bisa Divonis Bebas

    Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, menilai bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, seharusnya bisa divonis bebas atau lepas dari dakwaan. Menurutnya, hal itu dimungkinkan jika majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terung
  • Jumat, 25 Jul 2025 10:18

    Jumlah Orang Miskin Indonesia Turun Jadi 23,85 Juta Orang

    BPS mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan September 2024.
  • Jumat, 25 Jul 2025 09:35

    1.658 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Sidang Vonis Hasto Kristiyanto di PN Jakpus

    Sebanyak 1.658 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang vonis Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang digelar hari ini, Jumat (25/7/2025), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
  • Jumat, 25 Jul 2025 09:06

    Mahfud MD Soroti Inkonsistensi Putusan MK Atur Pemilu 2029

    Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus mantan menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengubah skema pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
  • Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.