Rabu, 29 Jul 2026
  • Home
  • Opini
  • Dari Kabupaten ke Provinsi, Jejak Perlawanan Tenang Terhadap Ketimpangan Anggaran

Opini

Dari Kabupaten ke Provinsi, Jejak Perlawanan Tenang Terhadap Ketimpangan Anggaran

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Rabu, 29 Jul 2026 08:47
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan bagian ketiga dari lima tulisan berseri liputan Jejak Langkah Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan Riau. Setelah sebelumnya mengupas awal mula ia terjun ke gelanggang politik di Rokan Hilir berkat panggilan keluarga, seri ini menelusuri sepak terjang Karmila Sari dalam mengawal anggaran dan menembus dominasi politisi senior hingga melenggang ke tingkat provinsi.

GEMA ketukan palu persidangan di Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada penghujung tahun 2009 memukul mundur sisa-sisa keraguan di benak masyarakat. Saat Karmila Sari melangkah tegap memasuki ruang sidang paripurna tersebut sebagai anggota dewan terpilih, ia meresapi setiap tatapan mata yang tertuju padanya. Di usianya yang baru menyentuh angka 27 tahun, ia menyadari sepenuhnya bahwa dirinya adalah entitas minoritas di tengah kepungan para politisi laki-laki senior yang telah “mengakar” dalam lika-liku birokrasi daerah.


Dinamika perpolitikan Rokan Hilir pada era tersebut masih memelihara dengan sangat subur budaya patriarki dan senioritas. Pandangan skeptis terhadap kapasitas seorang legislator perempuan muda sering kali memantul di dinding-dinding parlemen. Banyak pihak berasumsi bahwa sosok pemudi berlatar belakang keluarga pengusaha ini akan dengan mudah “ditaklukkan” dalam pertarungan alot penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, para politisi kawakan itu salah besar dalam membaca anatomi karakter lawan yang ada di hadapan mereka. Dibalik senyumnya yang sopan, tersembunyi sebuah “keras hati” yang sangat kokoh apabila ia sedang membela kebenaran. Ia memiliki rasa keadilan yang luar biasa tinggi, yang membuatnya tidak akan bergeser sejengkal pun jika hak-hak masyarakat kecil yang diwakilinya dicoba dipangkas oleh kepentingan elit politik tertentu.


Latar belakang akademisnya sebagai sarjana Sistem Informasi Komputer melatihnya untuk tidak terjebak dalam perdebatan emosional. Ia sangat praktis dan menjadikan data sebagai panglima tertinggi dalam setiap argumen. Jika beberapa koleganya lebih senang menunjukkan eksistensi melalui interupsi bersuara tinggi, ia memilih jalur pembuktian yang sama sekali berbeda dan tak tertebak.

Menghadapi realitas dunia politik yang kerap dinilai 'kejam', Karmila menyadari pentingnya bagi perempuan untuk tidak mudah terbawa perasaan. Ia memilih strategi perlawanan yang disebutnya sebagai edit value atau memberikan nilai tambah pada dirinya sendiri. Saat kapasitasnya dipandang sebelah mata, ia meresponsnya dengan menaikkan derajat pendidikannya hingga ke jenjang doktoral agar memiliki posisi tawar yang setara, bahkan lebih, di ruang-ruang perdebatan kebijakan.

"Saya tipe orang yang lebih suka membuktikan lewat kerja nyata, biarkan hasil yang menjawab keraguan," tegas mantan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir tersebut menyoroti prinsip kerjanya yang menghindari konflik tak berdasar saat wawancara dengan GoRiau.com, Sabtu (25/7/2026). Ia meyakini bahwa suara yang paling lantang di ruang politik adalah dokumen yang berhasil disahkan untuk kepentingan rakyat miskin.

Membedah Anggaran dengan Ketenangan Analitis

Jika di awal karir politiknya ia kerap dilabeli sekadar 'anak bawang' yang menumpang nama besar sang ayah saat turun ke masyarakat pesisir (Baca juga: Panggilan Telepon Orangtua, Karmila Sari Jawab Tantangan Rokan Hilir), di dalam ruang komisi yang pekat oleh negosiasi inilah kesabarannya teruji. Ia menekuni buku-buku tebal penjabaran APBD, menelisik setiap deretan angka, dan mencari celah program yang berpotensi dimaksimalkan untuk infrastruktur fisik pedesaan. 

Argumen-argumennya yang selalu ditopang oleh perhitungan matematis yang presisi membuat para politisi senior yang awalnya meragukannya terpaksa menelan ludah dan memberikan rasa hormat.

Dedikasinya yang nyaris tanpa lelah sebagai pekerja keras ini perlahan tapi pasti meruntuhkan tembok arogansi di sekelilingnya. Stigma politisi karbitan menguap seiring dengan semakin kuatnya pengaruh manajerialnya di internal partai. Keuletan dan sifatnya yang dapat diandalkan ini diganjar dengan kepercayaan struktural berjenjang; ia ditunjuk sebagai Wakil Bendahara DPD Golkar Provinsi Riau pada 2014, dan karirnya terus menanjak hingga menjabat Wakil Sekretaris DPD Golkar Provinsi Riau pada tahun 2020.


Melenggang ke Provinsi: Dominasi Suara dan Advokasi

Lima tahun yang dijalaninya di tingkat kabupaten memberikan fondasi pemahaman birokrasi yang nyaris sempurna. Kesuksesannya menjaga marwah dan amanah konstituen di Rokan Hilir memberikannya tiket untuk melangkah ke arena pertarungan yang jauh lebih luas dan berisiko tinggi. Pada Pemilu 2014, ia "naik kelas" dan berhasil memenangkan kursi DPRD Provinsi Riau. Tidak tanggung-tanggung, perempuan tangguh ini meraih suara terbanyak di Rokan Hilir dan suara terbanyak ke-4 di seluruh Riau dengan perolehan 25.800 suara.

“Alhamdulillah, saya masih dipercayakan untuk mengisi satu dari tujuh kursi yang tersedia dan mendapatkan perolehan suara terbanyak di Rokan Hilir. Saya juga bersyukur menjadi wanita satu-satunya yang terpilih menjadi Wakil Rakyat dari Dapil Rokan Hilir saat itu. Ini artinya masyarakat sudah mulai memberi kepercayaan kepada perempuan dalam menyampaikan suaranya,” ungkap Karmila dengan penuh haru. Langkah Karmila ke DPRD Provinsi Riau pada 2014 ini rupanya menjadi bagian dari gelombang sejarah politik yang masif. Pada periode tersebut, DPRD Provinsi Riau mencatatkan rekor keterwakilan perempuan tertinggi di Indonesia dengan menempatkan 18 perempuan dari total 65 kursi yang tersedia, sebuah pencapaian yang bahkan mengungguli DKI Jakarta pada masa itu. Momentum ini membuktikan bahwa kehadiran perempuan di parlemen bukan sekadar pemenuhan kuota, melainkan sebuah kekuatan politik baru.

Bertugas di level provinsi berarti cakrawala berpikirnya harus meluas. Ia tidak lagi hanya menatap jalanan berdebu di satu kecamatan, melainkan harus memikirkan pemerataan kesejahteraan bagi jutaan jiwa di belasan kabupaten dan kota di bumi Lancang Kuning. Di sinilah insting pelindung dan rasa keadilannya mendapatkan panggung ujian yang sesungguhnya.


Puncak pembuktian kapasitasnya terjadi ketika ia diberikan kepercayaan besar untuk memimpin alat kelengkapan dewan. Dalam perjalanan karirnya di periode pertama hingga ia terpilih kembali pada Pemilu 2019, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Komisi V yang mengawal isu-isu kesejahteraan dan pendidikan, serta menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III yang membidangi urusan ekonomi dan keuangan.

Melalui lobi politik yang memanfaatkan intuisinya yang tajam, ia merajut komunikasi lintas fraksi secara cair namun tegas. Sebagai seorang legislator, ia menempatkan dirinya sebagai problem solver yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar memenangkan perdebatan. Prinsipnya yang tidak mendendam ketika menghadapi dinamika alot di ruang sidang membuatnya mampu mengurai kebuntuan birokrasi dengan elegan dan menyamakan persepsi antara dewan dengan gubernur. Pendekatannya yang solutif menjadikan dirinya mitra yang dihormati oleh pihak eksekutif.

Titik Temu Akademis, Bisnis, dan Kebijakan Publik

Kepiawaiannya menakhodai urusan ekonomi dan keuangan di legislatif rupanya berjalan sangat linear dengan latar belakang pendidikan serta pengalamannya di dunia usaha. Karmila merupakan figur politisi yang langka, mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya Ketua Fraksi sekaligus Anggota DPRD Perempuan di Riau yang berhasil merampungkan pendidikan doktoralnya (S3). 

“Saya merasa familiar dengan urusan ekonomi karena memang jenjang pendidikan tinggi saya, mulai dari S1 sampai S3, berkaitan erat dengan manajemen. Dulu saya menamatkan pendidikan Sarjana Sistem Informatika Komputer di Universitas Tarumanegara, Magister Manajemen di Universitas Indonesia, dan saat ini menamatkan pendidikan doktoral jurusan Kebijakan Publik di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur," jelasnya.

Tak hanya di atas kertas, ketajaman insting ekonominya juga ditempa oleh kerasnya dunia bisnis multisektor. "Selain background pendidikan, saya dan keluarga juga sudah berkecimpung dalam dunia bisnis, terutama pada sektor perkebunan, SPBU, kontraktor & properti. Karena beberapa faktor tersebut, saya bisa sharing ilmu dan pengalaman di bidang ekonomi dan keuangan,” ujar Karmila.

Langkahnya di DPRD Provinsi telah mewariskan jejak kebijakan yang sangat konkret dan manusiawi. Ia berhasil membuktikan bahwa gender bukanlah parameter untuk mengukur nyali seseorang dalam membela keadilan. Namun, kepuasannya belumlah usai, karena ia menyadari banyak penderitaan daerahnya berakar dari ketimpangan regulasi di tingkat pusat.(goriau)
Sumber: https://www.goriau.com/berita/baca/dari-kabupaten-ke-provinsi-jejak-perlawanan-tenang-terhadap-ketimpangan-anggaran.html

komentar Pembaca
berita Terbaru

Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak
slot hoki slot hoki slot gacor sabithoki