Anggaran BOSDA Reguler Sekolah SMA/SMK Swasta Tahun Ini Masih Dikaji Pemprov Riau

Berita

Anggaran BOSDA Reguler Sekolah SMA/SMK Swasta Tahun Ini Masih Dikaji Pemprov Riau

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Senin, 02 Feb 2026 14:17

(FotoGoriau.com)

PEKANBARU �" Pertemuan tertutup antara Komisi V DPRD Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, serta perwakilan sekolah swasta jenjang SMA dan SMK menghasilkan sejumlah kesimpulan penting terkait keberlanjutan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) reguler pada tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan perhatian maksimal kepada sekolah swasta, meskipun saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat

Menurutnya, sejak awal Pemerintah Provinsi Riau tidak pernah membedakan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan BOSDA yang selama ini juga menyasar sekolah swasta.

“Pemerintah Provinsi Riau sejak awal tidak pernah membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Komitmen itu sudah kita tunjukkan melalui BOSDA yang juga diberikan kepada sekolah swasta,” ujar Erisman, Senin (2/2/2026).

Ia mengakui bahwa nominal BOSDA reguler antara sekolah negeri dan swasta belum setara, di mana porsi sekolah negeri masih lebih besar. Namun demikian, sekolah swasta mendapatkan dukungan tambahan melalui skema BOSDA Afirmasi, yang diperuntukkan khusus bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

“Sekolah swasta justru menerima beberapa skema bantuan. Selain BOSDA reguler, ada BOSDA afirmasi untuk anak-anak kurang mampu, ditambah BOS Nasional,” jelasnya.

Terkait BOSDA reguler bagi sekolah swasta pada tahun ini, Erisman menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap pengkajian. Hal ini disebabkan kondisi fiskal daerah yang belum ideal, salah satunya akibat kewajiban penyelesaian tunda bayar BOSDA tahun 2024.

“Kami harus jujur menyampaikan bahwa kondisi fiskal kita sedang tidak ideal. Masih ada tunda bayar BOSDA 2024 yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Karena itu, BOSDA reguler tahun ini masih kita kaji sesuai kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa BOSDA Afirmasi tetap menjadi prioritas pemerintah.

“Untuk BOSDA afirmasi, itu kami pastikan tetap berjalan. Ini bentuk komitmen kami agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap terlindungi hak pendidikannya,” tegas Erisman.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Perwakilan sekolah swasta berharap agar tidak seluruh calon peserta didik terserap ke sekolah negeri, sehingga sekolah swasta tetap memiliki ruang untuk menerima siswa baru.

“Kami sepakat bahwa sekolah swasta juga harus hidup. Tidak semua anak harus masuk sekolah negeri. Masyarakat perlu kita dorong agar memahami bahwa sekolah swasta juga memiliki kualitas yang baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tantangan utama saat ini adalah mengubah paradigma masyarakat.

“Ini soal persepsi. Sekolah itu tidak hanya negeri. Di Riau, sekolah swasta juga mendapat dukungan afirmasi. Kalau tidak mampu, tetap gratis,” tambahnya.

Erisman kembali menegaskan tidak ada perlakuan berbeda antara sekolah negeri dan swasta.

“Tidak ada istilah anak tiri dan anak kandung. Kendala yang kita hadapi murni karena regulasi dan keterbatasan keuangan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan sekolah swasta yang juga Ketua MKKS Sekolah Swasta, M. Faisal, menyatakan puas atas penjelasan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

“Alhamdulillah, apa yang kami pertanyakan hari ini dijelaskan dengan terbuka. Kami memahami kondisi keuangan daerah dan berharap pemerintah tetap mengupayakan yang terbaik,” ujarnya.

Meski menghadapi tantangan anggaran, pihak sekolah swasta menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga mutu pendidikan di Riau.

“Sesulit apa pun kondisi anggaran, dunia pendidikan di Riau harus tetap berjalan. Kami berkomitmen menjaga kualitas dan bersyukur pemerintah masih konsisten menyalurkan BOSDA afirmasi serta beasiswa bagi siswa kurang mampu,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan data jumlah peserta didik di Provinsi Riau, yakni sekitar 121 ribu siswa SMA dan SMK negeri, serta sekitar 43 ribu siswa di sekolah swasta.

Di akhir pertemuan, seluruh pihak sepakat untuk terus bersinergi menjaga akses dan mutu pendidikan di Provinsi Riau, meskipun berada di tengah tekanan fiskal daerah. (grc)

Sumber: GoRiau.com

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca