Bebaskan Masyarakat Riau dari Pungutan Komite Sekolah

Laporan : Afriyanto S

Rabu, 31 Jan 2018 20:42

Afriyanto S

M. Adil

PEKANBARU-Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, M Adil berharap agar rakyat Riau bebas dari uang komite sekolah.

Persoalan mengenai uang komite di dunia pendidikan menjadi polemik dari orang tua murid. Bahkan, Wakil rakyat bidang pendidikan turut meminta komite sekolah untuk dibubarkan. Hal tersebut dengan dugaan bahwa Komite dengan kebijakannya meminta orang tua murid untuk membayar komite sekolah.

Dari persoalan tersebut, beberapa waktu lalu, Ketua Komite Kota Pekanbaru, Delisis Hasanto menjelaskan, bahwa uang komite sekolah tidak berdasarkan pungutan liar. Tetapi, adanya kebutuhan per anak dalam satu tahun sebesar Rp 4.800.000, 00 (Empat juta delapan ratus ribu) Namun, pemerintah pusata hanya mampu membantu Rp 1.400.000 ,00. (Satu juta empat ratus ribu) dengan dibantu BOSDA Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu).

Sementara, M, Adil, menegaskan, mengingatkan, bahwa yang namanya pungutan sangat melanggar peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang saber pungli.

"Bebaskan rakyat Riau di Sekolah, tak usah dipungut biaya, meski lima rupiah, "katanya saat ditemui Spiritriau.com di ruang kerjanya Rabu 31/1.

Meski demikian, bukan berarti wakil komisi V DPRD Provinsi Riau tersebut tidak mendukung komite. Hanya saja beliau meminta komite dapat melaksanakan dengan terbuka dan baik. Tetapi, apabila, komite berujung dengan pungutan menarik orang tua murid untuk membayar uang komite sekolah. Jelas, dikatakannya sangat menentang Pepres Nomor 87 tahun 2016.

"Jika memang pembentukan Komite itu dibentuk untuk kebaikan saya setuju. Tetapi jika ujung-ujungnya menciptakan pungutan-pungutan itu sangat salah, "imbuhnya.

Kenapa dewan tersebut, menegaskan sebaiknya komite untuk dibubarkan saja, bahwa Riau itu mampu untuk menutupi kebutuhan dunia pendidikan.

"Riau itu mampu, jadi apabila komite sekolah bertujuan untuk mungut dana ke orang tua murid itu salah. Pendidikan itu ajang mendidik murid yang bagus, murid untuk mandiri.Tapi kog komite dibentuk malah untuk menciptakan pungutan-pungutan yang dilarang dalam Perpres 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli, "tandasnya.

"Kita berbicara di Riau, CSR (Coorporate Sosial Responsibility) perusahaan di Riau itu ada berapa, setiap perusahaan di Riau harus menyisihkan lima persen untuk CSR. Bebaskan rakyat Riau dari pungutan di sekolah, tak usah diambil lima rupiah pun ke orang tua siswa. Itu baru namanya kebijakan pemerintah. Dana CSR perusahaan itu saja yang diambil.

Adil menambahkan bahwa di tahun 2017 Sikap APBD Riau mencapai 1 triliun.

"Kalau itu di programkan ke sekolah kan selesai dari pada mungut-mungut, "pungkasnya. (aft)

Pendidikan

Berita Terkait

Minggu, 10 Mei 2026 11:51

Seorang Kurir Narkoba Ditangkap, Sabu 21,1 Kg Berhasil Disita

Siak-Lagi-lagi kurir narkoba yang menjadi sasaran penangkapan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri yang berhasil menggagalkan sabu seberat 21,1 kilogram di wilayah P

Sabtu, 09 Mei 2026 16:41

23 Kasus Hantavirus Terdeteksi di Indonesia, Ini Gejala yang Dirasakan

Pemerintah mencatat sebanyak 23 kasus Hantavirus jenis Seoul Virus ditemukan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Seluruh pasien mengalami gejala Haemorrhagic Fever With Renal Syndrome (HFRS), sala

Sabtu, 09 Mei 2026 16:36

PLN UP3 Tanjungpinang Salurkan Bantuan Napkah Dhuafa kepada 4 Lansia

BENGKALIS - Penyaluran bantuan Program Napkah jaminan bahan pokok untuk para dhuafa diserahkan Asisten Manager Keuangan dan Umum Deni Irawan, Amil YBM PLN UP3 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (K

Sabtu, 09 Mei 2026 16:29

Diduga Terjatuh Bersama Motor, Pria 36 Tahun Ditemukan Tewas di Sungai Piamban

KAMPAR KIRI HILIR�"Seorang pria bernama Jefri (36), warga Kelurahan Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar ditemukan meninggal dunia di Sungai Piamban, Jumat (8/5/2026) sore.&nbs

Sabtu, 09 Mei 2026 16:20

Tentara Israel Paksa Keluarga Palestina Bongkar Makam Anak Mereka karena Dekat Permukiman Zionis

Tentara Israel dilaporkan memaksa sebuah keluarga Palestina membongkar kembali makam putra mereka dan memindahkan jenazahnya di wilayah Jenin, Jumat malam. Laporan tersebut disampaikan kantor berita r

komentar Pembaca