PARIS – Perdana Menteri (PM) Prancis Manuel Valis memunculkan kembali wacana untuk melarang perempuan untuk mengenakan jilbab di universitas-universitas di Prancis. Pernyataan yang disampaikan Valis ini menimbulkan kemarahan dari rekan-rekan partainya.

Dalam sebuah wawancara dengan French Daily Liberation, valis menyampaikan bahwa Muslim Prancis harus dilindungi dari ide-ide ekstremisme yang menular. Menurutnya, selendang yang dikenakan untuk menutup kepala seorang perempuan tidak lagi menjadi sebuah obyek fashion dan beralih menjadi sebuah sikap politik yang menghalangi hak kebebasan dasar setiap gender.

Namun, pernyataan tersebut segera mendapat reaksi keras dari politisi sosialis Prancis lainnya.

"Tidak perlu adanya hukum mengenai jilbab di universitas," kata Menteri Pendidikan Tinggi Prancis Thierry Mandon yang dilansir Sputnik, Kamis (14/4/2016). Dia mengingatkan bahwa bagian pakaian itu tidak dilarang di wilayah Prancis manapun.

Hal ini disetujui oleh Menteri Pendidikan Prancis, Najat Vallaud-Belkacem yang mengatakan bahwa pelajar universitas telah dewasa dan mereka mempunyai hak konstitusional termasuk kebebasan mendengarkan kata hati dan beragama.

Perdebatan mengenai jilbab dan kerudung telah lama terjadi di Prancis, presiden terdahulu, Nicolas Sartkozy telah membatasi perempuan untuk memakai niqab, kerudung yang menutupi seluruh tubuh kecuali mata di tepat umum di Prancis. Dia juga menyatakan dukungannya atas usulan Valis itu. (okezone.com)