JAKARTA - Bagi orang Indonesia, diterima kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) masih merupakan suatu hal yang dianggap prestise dan membanggakan. Alhasil, para siswa termasuk orangtuanya berlomba-lomba ingin meraih bangku di PTN. Pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2016 saja pendaftar mencapai 721.327 orang, sedangkan yang lolos hanya 126.804 orang atau sekira 17 persen.

Ketatnya masuk PTN membuat sejumlah oknum menghalalkan cara untuk dapat diterima di kampus impian, dari mulai praktik perjokian hingga titip-menitip kursi. Namun, menurut Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Intan Ahmad, saat ini semua ditentukan oleh nilai dan prestasi akademis setiap calon mahasiswa baru.

"Masalahnya orang mulai sadar kalau mau diterima di PTN, maka nilai yang menentukan. Apalagi model SNMPTN atau SBMPTN sama-sama tahu kami nilainya," ujarnya kepada Okezone dalam media gathering di Kemristekdikti, Jakarta, belum lama ini.

Intan mengungkapkan, penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu otonomi kampus sehingga yang menentukan adalah rektor masing-masing. Oleh sebab itu, diadakan seleksi supaya PTN dapat memperoleh calon mahasiswa baru yang memang layak secara akademis.

"Ini otonomi untuk menerima. Tetapi saat SNMPTN dan SBMPTN itu semua panitia tahu sama tahu nilai siswa. Sehingga, tidak mungkin bisa diangkat mereka yang nilainya di bawah menjadi ke atas," tuturnya.

Hingga saat ini, Intan mengaku belum mendapat laporan terkait titip-menitip bangku apalagi sampai harus mengeluarkan sejumlah uang untuk 'membeli' kursi di PTN. Dia juga berharap hal tersebut tidak terjadi, meskipun rektor punya kewenangan.

"Kalau nilainya jelas dan semua tahu, saya rasa yang mau titip itu juga malu. Sehingga kami harap jangan sampai terjadi. Mahasiswa baru harus lulus karena passing grade dan nilai," terangnya.

Penentuan nilai sebagai syarat masuk PTN, imbuh Intan, juga diharapkan menjadi dasar pada pelaksanaan ujian mandiri di masing-masing kampus negeri. Sebab, kampus yang melaksanakan ujian mandiri juga mencari calon lulusan yang baik sehingga proses seleksinya juga harus berdasar kemampuan calon mahasiswa baru.

"Ujian mandiri pengawasan di universitas masing-masing. Saya rasa kampus yang menyelenggarakan ujian mandiri juga tidak mau menerima mahasiswa yang pada akhirnya tidak bisa mengikuti pelajaran atau sampai drop out. Mereka ingin mencetak lulusan terbaik sehingga harus menyeleksi dengan baik," tandasnya.

Berdasarkan pengalaman seorang ibu berinisial B, pada 2013 silam dia pernah mendapat tawaran masuk PTN bagi putri sulungnya. Jalur 'pintu belakang' itu dicetuskan seorang satu dosen di sebuah kampus negeri ternama di panitia lokal Jakarta. Tak tanggung-tanggung, B diminta untuk membayar Rp500 juta untuk satu kursi di kampus tersebut. Beruntung, dia mau menolak dan anaknya pun berhasil lolos di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah melalui jalur SBMPTN. (okezone.com)