Aditya Prahara

Awal tahun lalu, bupati merencanakan akan melakukan tes urine untuk seluruh pejabat dan PNS di lingkungan Pemkab Inhil. Hal itu guna mencegah adanya oknum yang mengkonsumsi narkoba dan barang haram lainnya.

"Bupati jangan lupa dengan apa yang pernah diucapkannya. Apalagi tes urine ini sangat baik untuk menunjukkan itikad baik bupati untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih," kata Hidayat Hamid, ketua DPD KNPI Inhil, Jumat ( 20/9).

Mengkonsumsi narkoba, sebut Dayat, begitu panggilan akrabnya sangat terkait dengan lemahnya kinerja aparatur pemerintah. Efeke mengkonsumsi mengkoNarkoba merusak daya pikir dan kemampuan masing individu.

"Lebih dari itu, ketergantungan mengkonsumsi narkoba akan membuat seseorang menghalalkan segala cara agar mampu membeli barang haram tersebut. Harga yang tinggi bisa membuat mereka lupa hingga mengambil uang negara yang harusnya menjadi milik rakyat," katanya.

Untuk itu, Dayat mendesak kepada bupati HM Wardan untuk segera melaksanakan tes urine. Apalagi, saat ini tim asismen sedang membahas calon sekda definitif Kabupaten Inhil.

"Jadi, calon sekda harus mengikuti tes juga. Itu jadi bahan pertimbangan oleh tim asismen saat memberikan rekomendasi terkait calon sekda kepada bupati," katanya.

Selain itu, dalam pelaksanaan tes urine itu nantinya harus ada transparansi akan hasilnya. "Jangan disembunyikan dari publik," imbuhnya.

Seperti yang pernah diberitakan oleh salah satu media online pada 7 januari 2015 lalu. Dijelaskannya, langkah ini diambil untuk meminimlasir kelakuan menyimpang selaku abdi masyarakat.

''Kita harus sportif, jangan razia orang lain aja, pejabat sendiri juga harus bersih dari segala hal negatif, makanya saya merencanakan minta bantuan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Inhil untuk melakukan tes urine,'' jelas HM Wardan. (dit)