ROKAN HULU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu, (Rohul), menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dewan untuk tahun anggaran 2021, Senin (10/2/2020). Diruang Paripurna Kantor DPRD Rokan Hulu di Jalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu Novliwanda Ade Putra, ST, dihadiri Sekda H.Abdul Haris Lubis, S.Sos, M.Si, perwakilan Kepala OPD, Sekwan Drs. Budhia Kasino dan Anggota DPRD memenuhi kourum sesuai laporan protokoler Sekwan DPRD setempat.

Setelah membuka Paripurna Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Pokok-pokok Pikiran dewan yang disampaikan Pimpinan Paripurna Novliwanda Ade Putra bahwa, penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat adalah agenda rutin tahunan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah yang ada.

Yang akrab disapa Novliwanda mengatakan dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Rokan Hulu  menempati posisi yang sangat strategis untuk menjadi dasar dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 mendatang.

Lanjutnya, ada 1.300 lebih Pokir seluruh Anggota DPRD Rokan Hulu dari Dapil masing-masing yang didapat dari risalah dari rapat dengar pendapat ataupun dari kunjungan ke daerah-daerah dapilnya, ini yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan sumpah dan janji DPR RI dan DPRD, memiliki kewajiban untuk memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat dari daerah konstituennya.

"Maka harapan kami, apa yang telah disampaikan tadi melalui Forum Paripurna sebagai salah satu pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu untuk RPJMD tahun 2021 mendatang termasuk persoalan yang paling dibutuhkan masyarakat infrastruktur dan persoalan ekonomi ini yang menjadi konsen atau yang menjadi harapan dari masyarakat,"katanya. 

Ditegaskannya, bagaimana kedepan peningkatan infrastruktur, ekonomi masyarakat di desa-desa, menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, ekonomi khususnya terhadap komoditi komoditi terbesar di Rokan Hulu bagaimana harga karet harga kelapa sawit.

Kemudian lemahnya perekonomian hari ini, daya beli kita yang lemah secara ekonomi makro juga mempengaruhi daya beli dan daya jual masyarakat, sehingga ini juga menjadi catatan bagi pemerintah Rokan Hulu.

Dan apabila memang ini menjadi kewenangan pemerintah di tingkat nasional misalnya ini juga agar disampaikan kepada pemerintah pusat terhadap kendala dan persoalan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  ke 

pemerintah pusat.

"Kepada pemerintah dalam hal ini tugas DPRD kan menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat, inilah Dia usulan dari masyarakat soal nanti pendekatan-pendekatan yang lain juga akan ada banyak dalam sistem perencanaan nasional, beberapa proses perencanaan ada Politis, teknokrat; (partisipatif dan top-down dan seterusnya.

Tentu ini menyesuaikan dari program kerja RPJMD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam 5 tahun ini akan berakhir tahun ke-5, apa saja yang belum tercapai dan apa saja yang sudah tercapai tentu bagian DPRD bagian dari pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu ini diselaraskan nanti terhadap program-program pemerintah. 

"Harapan kami yang disampaikan ini untuk menjadi catatan bagi pemerintah dalam merumuskan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2021,' jelas Ketua DPRD Rokan Hulu dari Fraksi Partai Gerindra itu.

 

Sementara itu, Sekda Abdul Haris Lubis mewakili Bupati Sukiman mengatakan, apa yang disampaikan dalam Pokok-pokok pikiran DPRD Rokan Hulu akan menyempurnakan rancangan awal RKPD Pemkab Rohul pada tahun 2021 yang akan disusun, sesuai dengan orientasi proses perencanaan pembangunan daerah.

"Semua Pokir yang sudah disampaikan, nanti Tim dari Bappeda Pemkab Rohul yang menindaklanjuti sesuai prioritas dari Pokir Anggota DPRD Rokan Hulu, karena Pokir DPRD Rokan Hulu pada tahun 2021 mendatang ini, sama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Rokan Hulu," pungkasnya. (Fah).