BENGKALIS – Entah siapa yang menyebarluaskannya, namun saat ini santer berkembang informasi bahwa, Kamis (17/9/2015) siang tadi, Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie bersama 5 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis menghadap Pelaksana Tugas Gubernur Riau  (Plt Gubri) H Arsyadjuliandi Rahman di Pekanbaru.

Kelima anggota DPRD Bengkalis tersebut adalah Hendri, Abi Bahrun, Adihan, Syaiful Ardi, dan Simon Lumban Gaol. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubri tersebut. Diantaranya tentang realisasi pemekaran tiga kecamatan di Kabupaten Bengkalis, yaitu Kecamatan Bandar Laksamana, Bathin Selapan, dan Talang Mandau.

Mengingat informasi itu tidak sesuai fakta dan bisa ditafsirkan lain, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis Johansyah Syafri merasa perlu memberikan klarifikasi. Kata Johan, tidak benar Ahmad Syah bersama kelima anggota DPRD Bengkalis tersebut menghadap Plt Gubri.

"Yang benar itu beliau mendamping Plt Gubri menerima kedatangan kelima anggota DPRD Bengkalis dalam kapasitasnya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Riau. Bukan ikut menghadap sebagai Pj Bupati Bengkalis," tegas Johan.

Karena itu pula ketika dia dan stafnya meminta arahan dan petunjuk pada Pj Bupati Bengkalis apakah boleh ikut mendokumentasikan pertemuan tersebut, imbuh Johan, Ahmad Syah dengan tegas melarangnya. Sama sekali tidak diperkenankannya mengikuti pertemuan itu.

"Rasanya tidak perlu. Kehadiran saya di sini bukan sebagai Pj Bupati Bengkalis, tapi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Riau untuk mendampingi Plt Gubri. Biar Humas Pemprov Riau yang mendokumentasikannya. Kabag Humas standby saja. Nanti saya hubungi. Begitu arahannya saat dihubungi melalui telepon selulernya," ungkap Johan.

Karena itu pula, kata Johan lagi, rasanya tidak mungkin Plt Gubri meminta agar Ahmad Syah untuk segera mengajukan Ranperda pemekaran tiga Kecamatan itu ke DPRD Bengkalis dalam waktu dekat. Alasannya itu tadi. Kehadiran Ahmad Syah dalam pertemuan itu bukan menghadap, tetapi mendampingi. Bukan sebagai Pj Bupati Bengkalis, tetapi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Riau.

Sebab itu pula, sambungnya, sangat kecil kemungkinan jika dalam pertemuan tersebut Ahmad Syah juga langsung memberikan meginstruksikan kepada Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Bengkalis untuk menyiapkan berkas administrasi terkait pengajuan Ranperda pemekaran ketiga kecamatan tersebut sebagaimana informasi yang saat ini berkembang.

Terkait langkah-langkah yang akan diambil berkenaan dengan hasil pertemuan tersebut, ujar Johan, tentu harus menunggu surat resmi dari Plt Gubri ke Pj Bupati Bengkalis. Setelah surat itu diterima, katanya, baru ditentukan langkah selanjutnya. Seperti membahasnya di jajaran eksekutif serta mengkoordinasikan dan mengkonsultasikannya dengan DPRD Bengkalis sebagai institusi.

Di bagian lain, Johan membenarkan jika dalam pertemuan itu Plt Gubri membacakan konsep surat kepada Pj Bupati Bengkalis yang isinya diantaranya meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pemekaran kecamatan tersebut segera dipersiapkan.

"Mungkin isi konsep surat yang dibacakan itu yang diterjemahkan dan diinformasikan bahwa Plt Gubri sudah meminta Pj Bupati Bengkalis untuk segera menyiapkan Ranperda dimaksud," Johan memberikan analisis.

Johan menambahkan, karena Ahmad Syah hadir dalam kapasitasnya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Riau untuk mendampingi Plt Gubri, maka dalam pertemuan itu Ahmad Syah sama sekali tidak menggunakan tanda jabatan sebagai Pj Bupati Bengkalis.

"Dari informasi yang saya peroleh, beliau hanya menggunakan batik sebagaimana juga pegawai Pemrov Riau lainnya yang setiap Kamis memang dijadwalkan menggunakan busana batik Riau," pungkas Johan.(Sbi) Peristiwa