JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyarankan agar para bupati yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin mengikuti langkah pengajuan undur diri Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai itu adalah saran yang sembarangan.

"Itu ngawur!" kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, menanggapi saran itu, Senin (22/4/2019).

Sebelumnya, Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Daulay, menyarankan agara para bupati Sumatera Barat yang banyak mendukung Jokowi agar mundur saja mengikuti langkah Dahlan, karena Jokowi-Ma'ruf kalah di Sumbar. Aria Bima menjelaskan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang dimaksud Saleh tak ada hubungannya dengan jabatan kepala daerah yang diemban nama-nama bersangkutan.
"Saya tidak setuju. Urusan mundur-memundur ini nggak ada hubungannya. Jadi kalau ada tokoh masyarakat yang kebetulan bupati mendukung capres-cawapres, itu adalah urusan pribadi bukan urusan jabatan," kata Aria.

Di Sumatera Barat, para bupati itu bukan mendukung Jokowi atas nama jabatannya sebagai bupati, namun secara pribadi selaku tokoh masyarakat. Bupati menjalankan tugasnya berdasarkan amanat rakyat. Namun Aria akan setuju bila bupati mundur karena gagal melaksanakan penyerapan anggaran, penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU).

"Itu malah perlu mundur. Tapi kalau soal Pilpres, soal Pileg, nggak ada urusannya dengan Bupati," ujar Aria.
Saleh Daulay mengetahui banyak bupati di Sumatera Barat yang mendukung Jokowi, namun akhirnya Jokowi-Ma'ruf kalah di Pilpres 2019 berdasarkan hasil quick count sejauh ini. Dia menilai bila para bupati di Sumatera Barat mengikuti langkah Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution, pelayanan dan administrasi daerah tetap bisa dijalankan oleh jajaran di bawahnya.

Politik