JAKARTA - Maraknya praktik suap di kalangan pengusaha untuk melancarkan bisnisnya, membuat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ingin melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerjasama ini, untuk menyusun program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kita lihat akhir ini pengusaha terlibat suap, jadi Kadin merasa perlu unuk mengadakan kerjasama dengan KPK dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi di kalangan pengusaha," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Antar Lembaga, Bambang Soesatyo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).

Menurut Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar ini, kemungkinan besar dalam pertemuan nanti akan disusun draft kerjasama antara Kadin dengan lembaga antirasuah ini. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini pun meminta KPK juga memperbaiki birokrasi yang untuk mencegah pengusaha tak memilih jalan pintas.

"Terpenting adalah kita juga sebagai pengusaha meminta KPK mendorong perbaikan birokrasi karena hal yang sering menjerat pengusaha itu adalah birokrasi yang sulit," terang dia.

Politikus Golkar itu mengatakan, praktik suap-menyuap ini setidaknya kerap terjadi di daerah ketika musim Pilkada berlangsung. Para calon kepala daerah, lanjut dia, sering meminta sokongan dana untuk membantu mereka memenangkan pemilihan tersebut dengan iming-iming imbalan.

"Nah begitu juga problem yang kami hadapi di daerah, terutama ketika ada bupati/wali kota/gubernur mau mencalonkan diri. Misalnya kami pengusaha diminta sumbangan, gak nyumbang salah, nyumbang ditangkep," tukasnya. (okezone.com)