JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Reklamasi yang kemarin itu tidak punya cantolan hukum, reklamasi dilaksanakan Pak Ahok dapat melanggar UU, karena tidak ada cantolan UU yang memegang," kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Dugaan pelanggaran itu menurut Agus tak bisa dibiarkan begitu saja, harus ditindak karena Ahok bisa dituding melakukan pelanggaran berat dengan menyalahi UU.

"Ini tidak bisa hanya berhenti begitu aja, harus diurus, bahwa pejabat pemerintah, pelanggaran terberat adalah pelangaran UU, ditengarai (Ahok) dapat melanggar UU," tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menjelaskan dasar ucapannya. Menurutnya, sebuah kebijakan harus mengikuti urutan perundang-undangan. Dari UUD kemudian dilanjutkan ke UU, lalu PP, Kepres, Perda hingga yang terakhir adalah SK dari gubernur.

Reklamasi yang dulu dilaksanakan, kata Agus berdasarkan urutan yang ada, "Di tahun 1998 itu ada UU Tata Ruang yang mengatur masalah reklamasi, itu selanjutnya keluar PP, setelah itu Perda, setelah itu baru SK, dulu sah adanya karena tata urutannya ada cantolan hukum," kata dia.

Saat ini kata Agus, ada UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pesisir dan Pulau Kecil. Harusnya menurut Agus, mantan Bupati Belitung Timur itu mengeluarkan proyek berdasarkan UU ini.

"Pada saat Gubernur DKI (Ahok) mengeluarkan tidak ada dasar hukum, tidak ada cantolan hukum, bisa ditengarai melanggar UU, terbukti dengan kemarin UU dibahas dengan komisi IV, kan disetop," tegasnya.