Dewan Minta BPMPD Tindak Lanjuti Keinginan Bupati

Laporan : Afdal Aulia

Minggu, 28 Feb 2016 17:01

Internet

Wakil Ketua DPRD Bengkalis, H Indra Gunawan

BENGKALIS - Sebagai leading sector seluruh kegiatan berkaitan dengan pemerintahan desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis, harus bisa mengejawantahkan apa yang menjadi keinginan kepala daerah, yakni soal transparansi penggunaan anggaran desa.

Seperti disampaikan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin usai mengikuti rakor evaluasi penggunaan dana desa, Bupati menginginkan agar penggunaan dana desa mulai dari perencanaan sampai realisasi agar diketahui publik (masyarakat). Caranya, semua perencanaan dibuat secara tertulis lalu ditempelkan di tempat-tempat umum, bahkan jika memang perlu ditempel di dinding kantor kepala desa, masjid atau rumah-rumah ibadah lainnya.

"Ini gebrakan pertama Bupati yang kita nilai sangat baik dan patut mendapat dukungan. Kita berharap Bupati berkomitmen untuk merealisasikan pernyataan tersebut melalui evaluasi dan pengawassn sampai ke bawah," ujar Wakil Ketua DPRD Bengkalis, H Indra Gunawan P.HD, Minggu (28/02/2016).

Selain BPMD sebagai leading sector semua kegiatan berkaitan dengan desa, SKPD terkait seperti Inspektorat juga patut memberikan dukungan dengan ikut mengawasi mulai dari perencanaan hingga realisasi di lapangan. Tujuannya supaya potensi kebocoran dana desa bisa diminimalisir.

"Kita semua tahu tidak sedikit anggaran yang diplot untuk pemerintah desa. Sebagian kita lihat desa-desa sudah berkembang dengan baik karena menggunakan anggaran dengan tepat, tapi tidak sedikit pula desa yang stagnan, tidak terlihat perkembangan sama sekali," ujar Politisi Golkar ini.

Parahnya lagi kata pria yang akrab disapa Eet ini, ada oknum yang terkesan menyembunyikan kegiatan dan kalaupun ada kegiatan di desa yang mengerjakan prangkat desa itu sendiri. Ditegaskan, sekarang zaman keterbukaan, dana desa yang bersumber dari APBD Bengkalis atau APBN tidak perlu dirahasiakan ke masyarakat, karena masyarakat harus tahu apa yang dibangun di desanya.

"Kita tidak mau seperti yang sudah-sudah. Dimana pemerintah menggelontorkan anggaran desa cukup besar agar desa bisa mengurusi pembangunan di desanya masing-masing dan dikerjakan dengan transparan, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu," ungkap Eet lagi. (afd)

Politik

Berita Terkait

Rabu, 26 Nov 2025 09:37

Dewan Kehormatan PWI Riau Minta Wartawan Tidak Terseret Kepentingan Kelompok

Pekanbaru-Ketua Dewan Kehormatan (DKP) PWI Riau, H Zufra Irwan SE, MM mewanti-wanti wartawan untuk tidak terjebak dengan kepentingan politik tertentu atau kelompok tertu menyikapi sikap tegas yang akh

Selasa, 04 Nov 2025 05:26

AMSI Riau Soroti Penunjukan PLT Ketua DPD Golkar Riau: Intervensi DPP Dinilai Rusak Proses Konsolidasi Kader

Pekanbaru-Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia (AMSI) Riau menyoroti langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang menunjuk Ahmad Doli Kurnia sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Partai Gol

Senin, 27 Okt 2025 10:17

H.Darnil Pimpin DPD Hanura Riau

Pekanbaru-Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi Riau dan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV se-Riau, di Hotel Grand Central Pekanbaru, Sabtu (25/10/2025).

Kamis, 04 Sep 2025 13:45

Sahroni Mundur dari DPR RI? Begini Kata NasDem

Ahmad Sahroni dikabarkan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Pengunduran diri itu disebut-sebut sebagai buntut dari kekisruhan dalam beberapa hari terakhir. Sahroni sendiri sudah dinon

Kamis, 04 Sep 2025 11:40

Uya Kuya dan Eko 'Patrio' Terima Keputusan Tak Dapat Gaji

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan kondisi terkini Eko Hendro Purnomo alias Eko “Patrio” dan Surya Utama atau Uya Kuya setelah keduanya dinon

komentar Pembaca